Memenjarakan anak yang menyalahgunakan narkotika bertentangan dengan nilai keadilan karena tidak mempertimbangkan kondisi psikologis dan sosial anak sebagai korban, bukan pelaku kejahatan utama. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis dan menemukan regulasi diversi terhadap anak penyalahguna narkotika belum berbasis keadilan; untuk menganalisis dan menemukan kelemahan regulasi diversi terhadap anak penyalahguna narkotika saat ini; untuk menemukan dan merumuskan rekonstruksi regulasi terhadap anak penyalahguna narkotika berbasis nilai keadilan Pancasila.
Penelitian hukum ini, menggunakan metode penelitian hukum sosio-legal. Sabian Utsman menjelaskan bahwa hukum dapat dipelajari dan diteliti sebagai suatu studi tentang hukum yang senyatanya hidup di masyarakat sebagai studi yang non-doktrinal dan bersifat empiris.
Regulasi diversi bagi anak penyalahguna narkotika belum sepenuhnya berbasis keadilan karena terjadi disharmoni antara pendekatan represif UU Narkotika dan pendekatan rehabilitatif UU SPPA, UU Perlindungan Anak, sehingga anak yang seharusnya dipulihkan melalui rehabilitasi dan diversi (misalnya terkait Pasal 127) kerap tetap berujung pidana penjara akibat penjeratan pasal lebih berat (seperti Pasal 112 atau 114), lemahnya kriteria operasional pemisahan pengguna dan bagian jaringan, serta pelaksanaan diversi yang sering administratif tanpa asesmen psikososial memadai. Kelemahan ini diperparah oleh struktur penegakan yang lebih siap menindak daripada memulihkan koordinasi lintas lembaga terlambat, beban Bapas tinggi, layanan rehabilitasi tidak merata, monitoring pascakesepakatan lemah serta budaya hukum yang masih dipengaruhi paradigma “perang terhadap narkoba”, stigma, dan anggapan penjara sebagai satu- satunya pertanggungjawaban, sehingga diversi kehilangan legitimasi sosial dan memunculkan disparitas penanganan. Karena itu, rekonstruksi berbasis nilai keadilan Pancasila perlu menegaskan SPPA sebagai sistem perlindungan humanis dengan memperkuat diversi melalui revisi Pasal 7 ayat (2) UU SPPA (menambahkan frasa tindak pidana narkotika) agar penilaian bergeser dari ancaman pidana ke peran faktual dan kebutuhan pemulihan berbasis asesmen, serta memperjelas Pasal 82 KUHAP baru agar pengecualian RJ untuk narkotika tidak menutup pemulihan bagi anak pengguna/penyalahguna, sehingga diversi dan keadilan restoratif benar-benar berfungsi sebagai mekanisme rehabilitatif, partisipatif, dan edukatif untuk mencegah residivisme dan stigma.
Kata Kunci: Anak: Diversi; Narkotika.