Keberadaan saksi memegang peranan penting dalam akad nikah karena menjadi salah satu penentu sah atau tidaknya suatu perkawinan. Saksi tidak hanya berfungsi dalam proses akad, tetapi juga memberikan kepastian hukum dan menjadi sumber keterangan apabila terjadi perselisihan di kemudian hari. Dalam praktik di Indonesia, ketentuan mengenai saksi dalam perkawinan masih menunjukkan ketimpangan, terutama dalam konteks keadilan gender. Regulasi normatif, seperti Pasal 25 Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Peraturan Menteri Agama (PMA) No. 30 Tahun 2024, mensyaratkan bahwa saksi harus laki-laki, sehingga menutup peluang bagi perempuan untuk berperan sebagai saksi. Padahal, dalam Al-Qur’an-Hadis dan literatur fikih terdapat pandangan yang membuka ruang bagi perempuan untuk menjadi saksi dalam akad nikah.
Penelitian ini bertujuan untuk: (1) menganalisis regulasi syarat saksi dalam perkawinan di Indonesia; (2) mengevaluasi kelemahan regulasi yang berlaku; dan (3) merumuskan rekonstruksi regulasi syarat saksi yang berbasis pada keadilan gender. Penelitian ini menggunakan pendekatan constructivism dengan metode socio-legal research, melalui pengumpulan data dari studi lapangan dan kepustakaan, serta analisis data secara deskriptif kualitatif. Kerangka teori yang digunakan mencakup teori keadilan Pancasila dan keadilan gender (grand theory), sistem hukum dan hierarki perundang-undangan (middle theory), serta hukum progresif, pembaruan hukum Islam, dan feminisme (applied theory).
Hasil penelitian menunjukkan bahwa regulasi yang berlaku saat ini mengandung kelemahan dalam aspek substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum. Ketentuan normatif yang bersifat diskriminatif terhadap perempuan tidak sejalan dengan prinsip kesetaraan yang dijamin oleh konstitusi. Oleh karena itu, diperlukan rekonstruksi regulasi melalui perumusan ulang norma dalam KHI dan PMA, serta strategi judicial review, legislative review, dan executive review, guna mewujudkan sistem hukum keluarga yang lebih inklusif, berkeadilan gender, dan konstitusional.
Kata Kunci: Rekonstruksi Regulasi, Syarat Saksi Perkawinan, Keadilan Gender