Penyelesaian sengketa hasil Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) merupakan instrumen penting dalam menjaga kualitas demokrasi dan menjamin keadilan elektoral. Mahkamah Konstitusi (MK) sebagai lembaga yang berwenang menyelesaikan perselisihan hasil Pilkada diharapkan mampu mewujudkan keadilan, baik secara prosedural maupun substantif. Namun, dalam praktiknya, regulasi penyelesaian sengketa Pilkada di Mahkamah Konstitusi saat ini dinilai belum sepenuhnya mencerminkan prinsip keadilan, terutama karena belum adanya peradilan khusus dengan hakim ad hoc yang kompeten dan fokus menangani sengketa Pilkada.
Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 1) mengapa regulasi penyelesaian sengketa Pilkada di Mahkamah Konstitusi saat ini belum berkeadilan;
2) apa kelemahan regulasi penyelesaian sengketa Pilkada di Mahkamah Konstitusi saat ini; dan 3) bagaimana rekonstruksi regulasi penyelesaian sengketa Pilkada di Mahkamah Konstitusi berbasis keadilan. Penelitian ini bertujuan untuk : 1) menemukan dan mendeskripsikan Regulasi Penyelesaian Sengketa Pilkada Di Mahkamah Konstitusi saat ini belum berkeadilan; 2) menemukan dan menelaah Kelemahan Regulasi Penyelesaian Sengketa Pilkada Di Mahkamah Konstitusi saat ini; 3) menemukan dan mendeskripsikan Rekontruksi Regulasi Penyelesaian Sengketa Pilkada Di Mahkamah Konstitusi Berbasis Keadilan. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan kasus (case approach), dan perbandingan hukum.Paradigma yang digunakan adalah konstruktivisme dengan pisau analisis teori sistem hukum Lawrence M. Friedman dan teori keadilan Pancasila.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) regulasi penyelesaian sengketa Pilkada di Mahkamah Konstitusi belum berkeadilan karena belum adanya peradilan khusus dengan hakim ad hoc yang kompeten dalam menangani sengketa Pilkada;
(2) terdapat kelemahan regulasi pada aspek substansi hukum berupa ketiadaan hakim ad hoc sengketa Pilkada, aspek struktur kelembagaan yang belum mendukung penanganan sengketa secara optimal, serta aspek kultur hukum yang masih cenderung formalistik. (3) Rekonstruksi regulasi berbasis keadilan dilakukan melalui penambahan hakim ad hoc sengketa Pilkada dalam Pasal 157 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 serta penambahan ketentuan dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dengan memasukkan tiga orang tokoh masyarakat, guna menghadirkan nilai keadilan substantif, sosial, dan kearifan lokal dalam penyelesaian sengketa Pilkada. Rekonstruksi ini diharapkan mampu mewujudkan penyelesaian sengketa Pilkada yang lebih adil, demokratis, dan berorientasi pada keadilan substantif.

Kata Kunci : Rekontruksi, Penyelesaian Sengketa, Pilkada, Keadilan.