Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UUPKDRT), implementasinya masih menghadapi berbagai kendala, seperti anggapan bahwa KDRT merupakan persoalan privat, tekanan sosial terhadap korban, hingga lemahnya perlindungan hukum dan psikologis. Tujuan Penelitian ini adalah Menemukan dan menganalisis konstruksi regulasi Perlindungan Korban Kekerasan Fisik Dalam Rumah Tangga tangga saat ini, Menemukan dan menganalisis kelemahan - kelemahan regulasi Perlindungan Korban Kekerasan Fisik Dalam Rumah Tangga tangga saat ini, Menemukan dan merumuskan Rekonstruksi regulasi Perlindungan Korban tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga berbasis nilai keadilan Pancasila.
Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji perlindungan korban kekerasan fisik dalam rumah tangga berdasarkan nilai-nilai keadilan Pancasila. Dengan menggunakan paradigma konstruktivisme dan post-positivisme, penelitian ini menempatkan hukum tidak hanya sebagai seperangkat peraturan normatif, tetapi juga sebagai instrumen yang harus berkeadilan dan mencerminkan nilai-nilai kemanusiaan. Metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis sosiologis, dengan jenis penelitian yuridis deskriptif-analisis. Data yang dikumpulkan meliputi data primer dan sekunder melalui studi lapangan dan studi pustaka, dengan sumber bahan hukum primer seperti UUD 1945, KUHP, dan UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, serta bahan hukum sekunder dan tersier. Teknik analisis data dilakukan secara kualitatif dan deskriptif, untuk mengungkap efektivitas hukum dalam memberikan perlindungan yang adil dan bermartabat kepada korban KDRT.
Hasil Penelitian Menunjukkan bahwa Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) dinilai masih memiliki banyak kekurangan dalam implementasi dan efektivitas. Fokusnya yang dominan pada aspek pidana mengabaikan pemulihan korban dan rehabilitasi pelaku. Beberapa kelemahan mencakup definisi kekerasan fisik yang terbatas, mekanisme perlindungan yang lemah, tidak adanya sanksi khusus bagi pelaku berulang, serta kurangnya sensitivitas gender dari aparat penegak hukum. Untuk meningkatkan efektivitasnya, diperlukan rekonstruksi regulasi yang mencakup pemberian sanksi proporsional, pelatihan aparat tentang sensitivitas gender, penguatan peran lembaga pendukung, edukasi masyarakat, serta pengawasan implementasi UU. Rekomendasi diberikan kepada legislator, aparat penegak hukum, dan masyarakat. Di antaranya adalah revisi undang-undang, pembuatan peraturan pelaksana yang lebih rinci, penguatan anggaran perlindungan korban, pelatihan berbasis HAM bagi aparat, serta penguatan peran lembaga sosial dan edukasi publik tentang pencegahan KDRT.

Kata kunci: kekerasan fisik, perlindungan korban, KDRT, keadilan Pancasila,