Penelitian ini berjudul Rekonstruksi Politik Hukum Pemerintah dalam Wilayah Perbatasan Berbasis Nilai Keadilan Sebagai Upaya Memelihara Keamanan dan Ketertiban Masyarakat Serta Penegakan Hukum. Latar belakang penelitian ini berangkat dari lemahnya pengelolaan wilayah perbatasan yang masih didominasi pendekatan sektoral, disharmoni kelembagaan, dan ketidaksinkronan regulasi, yang berdampak pada rendahnya keadilan dalam perlindungan dan pelayanan hukum di kawasan perbatasan.
Tujuan penelitian ini adalah untuk: Pertama, menganalisis politik hukum pemerintah dalam wilayah perbatasan yang belum berbasis nilai keadilan sebagai upaya memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat serta penegakan hukum. Kedua, mengidentifikasi kelemahan regulasi yang menghambat efektivitas penataan wilayah perbatasan. Ketiga, merumuskan rekonstruksi politik hukum pemerintah dalam pengelolaan wilayah perbatasan yang berlandaskan nilai-nilai keadilan Pancasila sebagai upaya memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat serta penegakan hukum.
Penelitian ini menggunakan paradigma konstruktivisme dengan metode yuridis normatif yang bersifat preskriptif-analitis. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (statute approach), dengan teknik pengumpulan data melalui studi pustaka terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.
Hasil penelitian menemukan: Pertama, politik hukum pemerintah dalam pengelolaan wilayah perbatasan belum berlandaskan keadilan substantif yang mencerminkan nilai Pancasila. Kedua, kelemahan terletak pada disharmoni antarinstansi, tumpang tindih kewenangan antara TNI dan Polri, serta regulasi yang belum mendukung keutuhan sistem hukum perbatasan. Ketiga, rekonstruksi ditawarkan melalui penyelarasan vertikal dan horizontal antarperaturan perundang-undangan, dengan menegaskan fungsi keadilan sebagai dasar perumusan dan implementasi kebijakan perbatasan yang integratif dan partisipatif.
Salah satu inisiatif strategis yang paling signifikan adalah pembentukan satuan Kepolisian khusus perbatasan (Border Police) yang memiliki kewenangan penuh untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) serta menangani kejahatan lintas batas secara profesional, humanis, dan konstitusional. Keberadaan satuan ini memperkuat integrasi antara aspek keamanan sipil dan militer dalam kerangka supremasi hukum.

Kata Kunci: Politik Hukum, Wilayah Perbatasan, Keadilan, Pancasila, Rekonstruksi.