Perlindungan hukum terhadap segenap bangsa indonesia melalui perangkat hukum merupakan hal yang mutlak untuk diwujudkan, karena tidak ada artinya melindungi segenap bangsa dan tumpah darah indonesia jika masih ada ketidakadilan yang dirasakan oleh masyarakat yang disebakan penegakan hukum yang tidak diladasi oleh perangkat hukum yang tidak berontesai pada nilai keadailan. Keberadaan hukum ditengah masyarakat, sebenarnya tidak dapat diartikan sebagai sarana untuk menertibkan kehidupan masyarakat, melainkan juga dijadikan sarana yang mampu mengubah pola pikir dan pola perilaku warga masyarakat.
Agar proses pembuktian berjalan dengan lancar dan menghasilkan fakta yang tepat, majelis hakim dan jaksa akan menghadirkan alat bukti yang berhubungan dan diperlukan dalam suatu suatu tindak pidana yang akan dibuktikan kebenaranya. Barang bukti dari suatu tindak pidana merupakan obyek dari suatu delik yang telah dilakukan, misal barang bukti hasil dari tindak pidana korupsi seperti mobil, alat elektronik, rumah, tanah dan aset-aset berharga lain yang di hasilkan dari tindak pidana korupsi tersebut dikembalikan ke negara.
Tujuan utama pelacakan barang bukti hasil tindak pidana Penggelapan dan pencucian uang yaitu untuk dikembalikan kepada pihak yang berhak atau pihak yang dirugikan, tapi dalam kasus tindak pidana penggelapan dan pencucian uang yang dilakukan oleh pihak PT First Travel dan yang terbaru kasus Indra Kenz seluruh aset sebagai barang bukti disita oleh Negara seluruhnya. Sebagai negara hukum, pemerintah seharusnya mampu dalam menjunjung tinggi upaya hukum yang difokuskan untuk menjamin kepastian hukum dan keadilan bagi korban agar kemanfaatan hukum dalam masyarakat terpenuhi.
Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian Hukum Yuridis Normatif. Penelitian Hukum Hukum Yuridis Normatif merupakan suatu metode penelitian yang dilakukan dengan menganalisis permasalahan hukum terhadap regulasi putusan hakim, kelemahan-kelemahan terkait regulasi putusan hakim dan rekonstruksi regulasi terhadap putusan hakim pada perkara aset badan hukum privat yang dirampas oleh negara berbasis nilai keadilan dengan berdasarkan norma-norma, asas-asas, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penelitian ini juga dikenal sebagai pendekatan kepustakaan, karena dilakukan dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan, dan dokumen lain yang berkaitan dengan penelitian.
Dijelaskan dalam Pasal 39 dari Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menyebutkan bahwa barang-barang yang diperoleh dari tindak kriminal atau yang dipakai dalam tindak pidana bisa disita. Namun, prinsip dan nilai-nilai Keadilan Pancasila sebagai dasar hukum mengharuskan penyitaan aset tidak hanya berdasarkan KUHAP, tetapi juga harus memperhatikan hak-hak korban, keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan hukum untuk semua pihak yang terlibat. Hal ini perlu dilakukan dengan memperkuat perlindungan hak milik dan mengevaluasi relevansi penyitaan oleh negara melalui cara yang adil, transparan, dan akuntabel, serta memperhatikan keadilan bagi para korban dan upaya untuk memulihkan dengan menempuh langkah hukum yang lebih adil.
Kata Kunci. Rekonstruksi Regulasi, Aset Badan Hukum Privat, Keadilan Pancasila