FAHMI, ISMAIL (2026) PERTANGGUNGJAWABAN NOTARIS DALAM PEMBUATAN AKTA HIBAH YANG DIBATALKAN KARENA CACAT HUKUM (Studi Putusan Mahkamah Agung No. 2193 K/Pdt/2018). Masters thesis, Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

	Text Magister Kenotariatan_21302400264_fullpdf.pdf Baca Disini (1MB) | Download (1MB)
	Text Magister Kenotariatan_21302400264_pernyataan_publikasi.pdf Restricted to Registered users only Baca Disini (252kB) | Download (252kB)

Abstract

Pembatalan akta hibah yang dibuat oleh Notaris karena cacat hukum merupakan permasalahan hukum yang sering menimbulkan sengketa, khususnya dalam perkara kewarisan. Akta hibah sebagai akta autentik seharusnya memberikan kepastian hukum bagi para pihak, namun dalam praktiknya akta tersebut dapat dipersoalkan apabila bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku, terutama apabila merugikan hak ahli waris. Dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2193 K/Pdt/2018, sengketa timbul akibat adanya akta hibah yang dinyatakan cacat hukum dan berdampak pada hak-hak ahli waris yang beragama Islam. Berdasarkan perumusan masalah tersebut, tujuan penelitian ini adalah: (1) untuk mengetahui dan menganalisis alasan Notaris sebagai pemegang protokol akta hibah turut digugat dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 2193 K/Pdt/2018, (2) untuk mengetahui dan menganalisis pertanggungjawaban Notaris terhadap akta hibah yang dibatalkan karena cacat hukum, dan (3) untuk mengetahui serta menganalisis bentuk perlindungan hukum terhadap ahli waris akibat pembatalan akta hibah tersebut.
Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), dan pendekatan kasus (case approach) dengan mengkaji Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2193 K/Pdt/2018 sebagai bahan hukum utama. Jenis data yang digunakan adalah data kualitatif dengan sumber data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Analisis data dilakukan secara deskriptif analitis.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa Notaris turut digugat karena akta hibah yang dibuatnya menjadi dasar timbulnya sengketa dan berpotensi merugikan hak para ahli waris, sehingga kehadiran Notaris diperlukan untuk menjaga keutuhan pemeriksaan perkara dan kepastian hukum terhadap status akta. Pertanggungjawaban Notaris terhadap pembatalan akta hibah bersifat terbatas dan hanya dapat dimintakan apabila terbukti adanya kesalahan atau kelalaian dalam menjalankan kewenangannya sesuai dengan Undang-Undang Jabatan Notaris. Selain itu, perlindungan hukum terhadap ahli waris diwujudkan melalui pembatalan akta hibah yang cacat hukum dan pengembalian objek hibah ke dalam boedel waris untuk dibagi sesuai dengan ketentuan hukum waris Islam. Putusan ini menegaskan pentingnya prinsip kehati-hatian Notaris dalam pembuatan akta hibah serta peran pengadilan dalam menjamin kepastian dan perlindungan hukum bagi ahli waris.

Kata Kunci: Akta hibah, Notaris, ahli waris, perlindungan hukum.

Dosen Pembimbing:	Hasana, Dahniarti | UNSPECIFIED
Item Type:	Thesis (Masters)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Fakultas Hukum Pascasarjana > Mahasiswa Pascasarjana - Tesis Magister Kenotariatan Fakultas Hukum > Mahasiswa Pascasarjana - Tesis Magister Kenotariatan
Depositing User:	Pustakawan 1 UNISSULA
Date Deposited:	15 Apr 2026 09:29
URI:	https://repository.unissula.ac.id/id/eprint/46054

Actions (login required)

View Item