WIBOWO, WAHYU NOTO (2026) AKTA PENEGASAN SEBAGAI BENTUK PERLINDUNGAN HUKUM PENGHADAP DARI KETERLAMBATAN PENDAFTARAN JAMINAN FIDUSIA. Masters thesis, Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

	Text Magister Kenotariatan_21302400119_fullpdf.pdf Baca Disini (1MB) | Download (1MB)
	Text Magister Kenotariatan_21302400119_pernyataan_publikasi.pdf Restricted to Registered users only Baca Disini (322kB) | Download (322kB)

Abstract

Pendaftaran jaminan fidusia merupakan instruksi penting sebagaimana telah termaktub dalam UU Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Pendaftaran tersebut memiliki urgensi terkait kepastian hukum, penguatan kedudukan jaminan fidusia, dan sebagai syarat penerbitan sertifikat fidusia. Banyak ditemui di lapangan, bahwa pembebanan jaminan fidusia tidak didaftarkan atau terlambat didaftarkan di AHU Kementerian Hukum RI. Hal ini tentu berpotensi menimbulkan dampak hukum serius. Oleh karenanya, guna sebagai solusi dari keterlambatan pendaftaran fidusia dibuatlah suatu Akta Penegasan sebagai upaya solutif administratif. Penelitian ini disusun bertujuan untuk menganalisis mengenai kedudukan hukum, kepastian hukum, dan perlindungan hukum yang dapat diberikan dari akta penegasan jaminan fidusia terhadap para penghadap (para pihak). Rumusan masalah sebagai limitasi pembahasan dari tesis ini adalah Bagaimana Kedudukan Hukum Akta Penegasan dalam Lanskap Hukum Kenotariatan Indonesia?; Bagaimana Peran Akta Penegasan sebagai Perlindungan Hukum Penghadap Terhadap Jaminan Fidusia yang Terlambat didaftarkan?; dan Bagaimana Contoh Akta Penegasan Sebagai Solusi Keterlambatan Pendaftaran Fidusia?
Penelitian ini disusun dengan metode penelitian hukum normatif dengan metode pendekatan perundang-undangan dan pendekatan analisis. Jenis data yang digunakan sebagai bahan analisis dan penunjang penelitian berupa data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan non hukum. Pengumpulan data-data tersebut dilakukan dengan teknik bibliography study atau studi pustaka. Setelah data-data tersebut dihimpun dan dilakukan klasifikasi, analisis dilakukan berdasarkan metode preskriptif.
Hasil penelitian ditemui bahwa akta penegasan jaminan fidusia memiliki kedudukan sebagai akta partij yang disusun oleh notaris, sehingga sama nilainya dengan akta otentik yang dijamin oleh undang-undang. Adanya akta penegasan merupakan salah satu bentuk penemuan hukum yang dilakukan oleh Notaris demi mewujudkan kepastian hukum. Akta penegasan legitimasinya dapat dibenarkan selama disusun sesuai dengan ketentuan unsur akta otentik di KUHPerdata, UU Jabatan Notaris, dan tidak bertentangan dengan UU Jaminan Fidusia. Akta penegasan pelaksanaannya dapat memberikan perlindungan akibat keterlambatan pendaftaran baik dari perspektif kreditur maupun debitur. Selain itu, akta ini dinilai mampu memberikan perlindungan hukum melalui fungsi preventif dan represifnya. Akta penegasan merupakan langkah antisipasi terhadap potensi sengketa dan turut pula menjadi perlindungan kreditur dalam pelaksanaan hak eksekusi maupun hak preferennya. Fungsi tersebut diikuti dengan implementasi asas proporsionalitas, keseimbangan para pihak, memperkuat kedudukan hukum, dan mewujudkan suatu tujuan hukum itu sendiri.
Kata Kunci: Akta Penegasan; Fidusia; Perlindungan Hukum;

Dosen Pembimbing:	Darmadi, Nanang Sri | UNSPECIFIED
Item Type:	Thesis (Masters)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Fakultas Hukum Pascasarjana > Mahasiswa Pascasarjana - Tesis Magister Kenotariatan Fakultas Hukum > Mahasiswa Pascasarjana - Tesis Magister Kenotariatan
Depositing User:	Pustakawan 1 UNISSULA
Date Deposited:	15 Apr 2026 08:58
Last Modified:	15 Apr 2026 08:58
URI:	https://repository.unissula.ac.id/id/eprint/46041

Actions (login required)

View Item