ABSTRAK
Penelitian ini membahas peran dan tanggung jawab hukum notaris dalam pencegahan tindak pidana pencucian uang melalui kewajiban pelaporan transaksi keuangan mencurigakan menggunakan aplikasi Go Anti Money Laundering (goAML). Notaris secara normatif ditetapkan sebagai pihak pelapor berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang TPPU, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 jo. PP Nomor 61 Tahun 2021, serta peraturan teknis PPATK terkait penggunaan goAML. Namun demikian, dalam praktiknya, pelaksanaan kewajiban pelaporan tersebut masih menghadapi berbagai tantangan normatif, teknis, dan etis, terutama terkait konflik antara kewajiban pelaporan dengan prinsip kerahasiaan jabatan notaris sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis dasar dan urgensi pelibatan notaris dalam pencegahan tindak pidana pencucian uang, mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi pelaksanaan peran notaris sebagai pihak pelapor, serta merumuskan konstruksi pengaturan hukum yang ideal guna menjamin kepastian hukum bagi notaris.
Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual, melalui analisis terhadap peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, dan literatur ilmiah yang relevan.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa Notaris memiliki peran yang sangat strategis dalam pencegahan tindak pidana pencucian uang, khususnya melalui kewajiban pelaporan Transaksi Keuangan Mencurigakan. Kedudukan notaris sebagai pejabat umum yang berwenang membuat akta autentik menempatkannya pada posisi yang rawan disalahgunakan sebagai sarana legalisasi dana hasil kejahatan khususnya tindak pidana pencucian uang. Notaris memiliki peran yang sangat strategis dalam pencegahan tindak pidana pencucian uang, yakni sebagai gatekeeper yang berfungsi untuk memastikan bahwa perbuatan hukum yang dituangkan dalam akta autentik benar-benar didasarkan pada transaksi yang sah, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan secara hokum. Meskipun kewajiban pelaporan Transaksi Keuangan Mencurigakan telah diatur secara normatif, pelaksanaannya masih menghadapi berbagai kendala yakni benturan antara kewajiban pelaporan dan prinsip kerahasiaan jabatan notaris, keterbatasan pemahaman terhadap rezim anti pencucian uang, serta kendala teknis dalam mekanisme pelaporan menjadi faktor yang memengaruhi efektivitas peran notaris dalam pencegahan pencucian uang.

Kata Kunci: Notaris, Tindak Pidana Pencucian Uang, Transaksi Keuangan Mencurigakan, goAML, PPATK