Sidhi, Mas Imam Nur (2026) ANALISIS NORMATIF PELARANGAN JUAL BELI SERTIPIKAT HAK MILIK KAMPUNG TUA KOTA BATAM OLEH PEMERINTAH KOTA BATAM DAN BADAN PERTANAHAN NASIONAL KOTA BATAM. Masters thesis, Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

	Text Magister Kenotariatan_21302400060_fullpdf.pdf Baca Disini (1MB) | Download (1MB)
	Text Magister Kenotariatan_21302400060_pernyataan_publikasi.pdf Restricted to Registered users only Baca Disini (99kB) | Download (99kB)

Abstract

Penelitian tesis ini bertujuan untuk menganalisis secara normatif pelarangan memperjualbelikan Sertipikat Hak Milik (SHM) di wilayah Kampung Tua Kota Batam sebagaimana diatur dalam Peraturan Wali Kota Batam Nomor 2 Tahun 2024 serta implementasinya oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Batam. Rumusan masalah penelitian ini meliputi: (1) keabsahan hukum kebijakan Pemerintah Kota Batam dalam melarang jual beli tanah bersertipikat hak milik di Kampung Tua; (2) konsekuensi hukum pemberlakuan larangan oleh BPN Batam ditinjau dari prinsip-prinsip hukum pertanahan dalam Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA); dan (3) dampak hukum dan sosial dari pembatasan jual beli SHM dalam perspektif kepastian hukum dan perlindungan hak atas tanah dalam hukum Indonesia.
Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), dan pendekatan kasus/kebijakan (case and policy approach). Sumber bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer berupa Undang-Undang Pokok Agraria, Peraturan Wali Kota Batam Nomor 2 Tahun 2024, serta regulasi pertanahan terkait; bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, dan hasil penelitian terdahulu; serta bahan hukum tersier seperti kamus hukum dan ensiklopedia. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan dan studi dokumen, sedangkan analisis dilakukan secara kualitatif dengan menafsirkan norma hukum, mengkaji hierarki peraturan perundang-undangan, serta menilai kesesuaian kebijakan dengan asas-asas hukum pertanahan seperti kepastian hukum, keadilan, kemanfaatan, dan perlindungan hak.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif keabsahan kebijakan pelarangan jual beli SHM di Kampung Tua masih menimbulkan problematika yuridis karena berpotensi disharmoni dengan ketentuan UUPA yang menjamin hak milik sebagai hak terkuat dan terpenuh yang dapat dialihkan. Pemberlakuan larangan oleh BPN Batam menimbulkan konsekuensi hukum berupa pembatasan peralihan hak dan tertundanya layanan pertanahan, serta berdampak pada aspek sosial seperti menurunnya kepastian hukum, nilai ekonomis tanah, dan potensi konflik masyarakat. Meski demikian, kebijakan ini juga memiliki tujuan protektif terhadap keberlanjutan Kampung Tua, sehingga diperlukan sinkronisasi regulasi dan formulasi kebijakan yang berkeadilan.
Kata Kunci: Analisis Normatif ; Sertipikat Hak Milik; Kampung Tua Kota Batam ; Badan Pertanahan Kota Batam

Dosen Pembimbing:	Riyanto, Taufan Fajar | UNSPECIFIED
Item Type:	Thesis (Masters)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Fakultas Hukum Pascasarjana > Mahasiswa Pascasarjana - Tesis Magister Kenotariatan Fakultas Hukum > Mahasiswa Pascasarjana - Tesis Magister Kenotariatan
Depositing User:	Pustakawan 1 UNISSULA
Date Deposited:	15 Apr 2026 09:12
URI:	https://repository.unissula.ac.id/id/eprint/46009

Actions (login required)

View Item