Perkembangan teknologi digital dan ekonomi kreatif telah menjadikan hak cipta, termasuk karya berbasis Artificial Intelligence (AI), sebagai aset bernilai ekonomi yang berpotensi dimanfaatkan dalam kegiatan pembiayaan. Secara normatif, berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014, hak cipta merupakan benda bergerak tidak berwujud yang mengandung hak ekonomi dan dapat dialihkan. Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 memberikan ruang bagi benda bergerak tidak berwujud untuk dijadikan objek jaminan fidusia. Dengan demikian, secara yuridis hak cipta digital memenuhi kualifikasi sebagai objek jaminan fidusia.
Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Data penelitian bersumber dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara deskriptif-analitis untuk mengkaji pengaturan hak cipta karya AI serta keterkaitannya dengan hukum jaminan fidusia di Indonesia
.Hasil penelitian menunjukkan bahwa hak cipta atas karya digital berbasis Artificial Intelligence secara normatif memenuhi kualifikasi sebagai objek jaminan fidusia karena merupakan benda bergerak tidak berwujud yang mengandung hak ekonomi dan dapat dialihkan. Namun demikian, implementasinya dalam praktik masih menghadapi kendala berupa belum adanya pengaturan teknis mengenai mekanisme pembebanan, standar valuasi aset tidak berwujud, serta kepastian eksekusi apabila terjadi wanprestasi. Dengan demikian, diperlukan penguatan regulasi dan pedoman teknis guna menjamin kepastian hukum dalam pemanfaatan hak cipta digital sebagai objek jaminan fidusia.
Kata Kunci: Hak Cipta, Artificial Intelligence, Karya Digital, Jaminan Fidusia.