Hak atas tanah merupakan hak yang memberi wewenang kepada pemegang haknya untuk menggunakan dan/atau mengambil manfaat dari tanah. Menggunakan dalam artian ini adalah bahwa hak atas tanah tersebut digunakan untuk kepentingan selain mendirikan bangunan, yakni meliputi pertanian, perikanan, perkebunan dan peternakan. Permasalahan di bidang pertanahan disebabkan oleh beberapa faktor, salah satu faktor penyebab adalah bencana alam. Seperti bencana tsunami, bencana tanah longsor, bencana banjir dan bencana alam lainnya.Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk: 1) Mengetahui dan menganalisis implikasi yuridis terhadap penetapan status zona merah terhadap hak milik atas tanah di daerah Kabupaten Tanah Laut. 2) Mengetahui dan menganalisis perlindungan hukum bagi pemilik hak milik atas tanah di daerah Kabupaten Tanah Laut.
Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris dengan pendekatan kualitatif. Data diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan dan wawancara serta observasi dengan pihak terkait yaitu warga terdampak, BPBD TALA, PUPRP TALA dan Camat Kecamatan Kurau.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) Penetapan zona merah tidak menghapus hak kepemilikan atas tanah, namun membatasi hak tersebut sesuai dengan asas fungsi sosial yang melekat pada setiap hak atas tanah sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Pokok Agraria. Dengan demikian, zona merah adalah bentuk intervensi negara terhadap ruang yang secara yuridis bertujuan memastikan bahwa pemanfaatan tanah dilakukan tidak bertentangan dengan keselamatan publik, tata ruang, dan ketentuan peraturan perundang-undangan. 2) Perlindungan hukum bagi pemilik hak atas tanah yaitu hak milik dijamin UUPA, pembatasan harus berdasarkan hukum, hak ganti rugi, dan pengakuan hak milik tetap berlaku meski ada pembatasan.

Kata Kunci: Hak Milik, Tanah, Zona Merah