ESTUANTI, ANANDA (2026) PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENYALAHGUNAAN WEWENANG OLEH LURAH DALAM PENERBITAN SERTIFIKAT GANDA. Masters thesis, Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

	Text Magister Kenotariatan_21302300180_fullpdf.pdf Baca Disini (2MB) | Download (2MB)
	Text Magister Kenotariatan_21302300180_pernyataan_publikasi.pdf Restricted to Registered users only Baca Disini (14kB) | Download (14kB)

Abstract

Kasus sertifikat ganda merupakan manifestasi dari ketidakakuratan administrasi pertanahan yang substantif mengganggu kepastian hukum atas hak milik serta stabilitas sistem pendaftaran tanah di Indonesia.
Penelitian ini menggunakan metode empiris dengan pendekatan kualitatif untuk mengkaji secara mendalam dinamika terjadinya sertifikat ganda melalui observasi lapangan, wawancara semi-terstruktur dengan pejabat pertanahan, aparat pemerintah daerah, dan para pihak yang bersengketa, serta analisis terhadap dokumen-dokumen terkait. Penelitian ini bertujuan mengidentifikasi determinan utama yang memicu terbitnya sertifikat ganda, mengevaluasi kinerja sistem administrasi pertanahan dalam proses verifikasi dan pendaftaran, serta menilai efektivitas mekanisme penyelesaian sengketa yang tersedia, baik melalui jalur administratif maupun litigasi.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa terjadinya sertifikat ganda dipengaruhi oleh kombinasi faktor struktural dan operasional, meliputi ketidakterpaduan basis data fisik dan yuridis, kelemahan dalam proses verifikasi dan pengawasan internal, keterbatasan kapasitas sumber daya manusia, serta minimnya integrasi sistem informasi antarinstansi. Di sisi penanganan sengketa, mekanisme penyelesaian di tingkat administratif belum sepenuhnya mampu memberikan kepastian bagi para pihak karena adanya ketidakseragaman prosedur, keterlambatan penanganan, dan ketidakjelasan kriteria pembuktian. Penyelesaian melalui jalur peradilan dalam kasus yang diteliti memang memberikan kepastian hukum, tetapi membutuhkan waktu yang panjang dan biaya yang tidak sedikit.Penelitian ini menyimpulkan bahwa pembenahan sistem administrasi pertanahan melalui integrasi data digital, penguatan kapasitas institusional, dan standardisasi mekanisme verifikasi merupakan langkah strategis dalam mencegah terjadinya sertifikat ganda. Temuan ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis terhadap pengembangan kajian hukum agraria serta rekomendasi praktis bagi para pembuat kebijakan dalam meningkatkan akuntabilitas dan kepastian hukum di sektor pertanahan.

Dosen Pembimbing:	Arifullah, Achmad | UNSPECIFIED
Item Type:	Thesis (Masters)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Fakultas Hukum Pascasarjana > Mahasiswa Pascasarjana - Tesis Magister Kenotariatan Fakultas Hukum > Mahasiswa Pascasarjana - Tesis Magister Kenotariatan
Depositing User:	Pustakawan 1 UNISSULA
Date Deposited:	15 Apr 2026 09:19
URI:	https://repository.unissula.ac.id/id/eprint/45962

Actions (login required)

View Item