Hukum tanah nasional kita diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria Jo Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tetang Pendaftaran Tanah. Oleh karena itu, dalam Pasal 19 Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) dinyatakan bahwa perlu adanya kepastian hukum terkait dengan tanah, maka diperlukan pendaftaran tanah bagi pemerintah maupun pemegang hak atas tanah. Pasal 1 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, bidang tanah adalah bagian permukaan bumi yang merupaan satuan bidang yang terbatas dan itu saja yang menjadi obyek dari pendaftaran tanah di Indonesia.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis, yaitu: Pertama, untuk mengetahui serta mengkaji pelaksanaan peralihan hak milik atas dasar hibah di Kota Semarang. Kedua, untuk mengetahui serta mengkaji hambatan dan solusi dalam proses pendaftaran peralihan hak milik atas dasar hibah di Kota Semarang. Ketiga, untuk mengetahui akta hibah.
Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif. Spesifikasi penelitian berupa deskriptif analistis. Sumber data terdiri dari data primer, data sekunder berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, dan data tersier. Teknik pengumpulan data berupa wawancara. Kemudian data seluruhnya dianalisis menggunakan metode deskriptif kualitatif.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan pendaftaran peralihan hak milik atas dasar hibah di Kota Semarang: Pertama, pelaksanaan pendaftaran peralihan hak milik atas tanah karena hibah kepada anak angkat di Kota Semarang melalui 2 (dua) tahapan berupa pembuatan akta hibah di Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) serta melakukan pendaftaran di Badan Pertanahan Nasional Kota Semarang. Kedua, hambatan dan solusi dalam proses pendaftaran peralihan hak milik atas tanah karena hibah di Kota Semarang berupa kepastian hak dan persoalan mengenai biaya pendaftaran tanah.

Kata Kunci: Peralihan Hak, Hibah, Anak Angkat.