Hak tanggungan berupa jaminan dalam melakukan pinjaman pada perbankan seringkali dilakukan Bank dengan melibatkan Notaris rekanan. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan jaminan hukum sementara. Hal ini berdampak pada banyaknya Notaris yang dipenjara dan dituntut secara perdata, alasannya obyek jaminan belum diserahkan sedangkan covernote telah terbit. Penelitian ini bertujuan melakukan analisis yuridis kewenangan Notaris dalam mengeluarkan Covernote pada Pihak Bank. Metode pendekatan yang dipergunakan dalam membahas masalah penelitian ini adalah jenis penelitian hukum normatif, dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan analitik dan pendekatan konseptual. Metode pengumpulan data menggunakan studi pustaka dan studi dokumentasi. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa: 1). Kewenangan notaris dalam mengeluarkan covernote sebagai syarat persetujuan atas pengajuan kredit dapat dilihat dalam analisis terhadap kewenangan menurut konsep dan kewenangan menurut Undang-Undang. Secara konsep hal ini dibenarkan karena dapat menjadi alternatif untuk memangksa sistem pengajuan kredit di perbankan yang seringkali terhalang ole jangka waktu yang lama. Secara yuridis terhadap Undang-Undang tidak mengatur sama sekali kewenangan Notaris dalam mengeluarkan covernote hanya mengandalkan frasa umum kewenangan menerbitkan akta dalam UUJN. 2). Kendala Notaris dalam mengeluarkan covernote sebagai syarat terhadap persetujuan atas pengajuan kredit pada perbankan disebabkan beberapa faktor yakni sebagai berikut: Pertama, rendahnya ketaatan terhadap kode etik yakni oknum Notaris justru bekerjsama dalam melakukan kejahatan. Kedua, ketiadaan dasar hukum covernote menimbulkan mudahnya kriminalisasi dialami Notaris. Ketiga, lemahnya pengawasan Notaris padahal lembaga pengawasnya berjenjang dari daerah hingga nasional.
.
Kata Kunci : Notaris, Covernote, Perbankan.