Amalia, Dwi Nadrita (2026) PENERAPAN APOSTILLE TERHADAP PENGESAHAN DOKUMEN DAN DAMPAKNYA PADA PERAN NOTARIS DI INDONESIA DALAM PERSPEKTIF HUKUM INTERNASIONAL. Masters thesis, Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

	Text Magister Kenotariatan_21302200137_fullpdf.pdf Baca Disini (1MB) | Download (1MB)
	Text Magister Kenotariatan_21302200137_pernyataan_publikasi.pdf Restricted to Registered users only Baca Disini (2MB) | Download (2MB)

Abstract

yang lebih sederhana dan efisien. Keanggotaan Indonesia dalam konvensi ini memungkinkan verifikasi dan legalisasi dokumen resmi dilakukan lebih cepat dan mudah. Hal ini mempermudah kegiatan bisnis, administrasi, dan keperluan masyarakat di luar negeri. Dokumen publik yang dilekati Apostille diterima oleh negara-negara anggota, menyederhanakan prosedur formal legalisasi.. Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk menganalisis: 1) pelaksanaan proses Apostille di Indonesia dan prespektif hukum internasional. 2) penerapan system Apostille mempengaruhi peran dan tanggung jawab notaris diIndonesia
Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Jenis data dalam penelitian ini adalah data sekunder. Metode pengumpulan data menggunakan Teknik observasi, wawancara dan teknik kepustakaan (study document). Analisis dalam penelitian ini bersifat kualitatif.
Hasil penelitian disimpulkan: 1) Pelaksanaan Apostille menggantikan legalisasi berlapis dengan mekanisme pengesahan dokumen publik yang efisien dan diakui lintas negara. Konvensi Den Haag 1961 menyederhanakan pembuktian dokumen melalui satu sertifikat resmi, sedangkan di Indonesia dasar hukumnya tercantum dalam Peraturan Presiden No. 2 Tahun 2021, Permenkumham No. 6 Tahun 2022, dan Keputusan Menteri Hukum dan HAM No. M.HH-01.AH.03.01 Tahun 2022, dengan Kemenkumham sebagai Competent Authority melalui portal apostille.ahu.go.id, menciptakan efisiensi, transparansi, dan kepastian hukum.
2) Penerapan Apostille memperluas peran notaris dari sekadar pejabat pembuat akta nasional menjadi aktor hukum dalam sistem pembuktian perdata internasional. Notaris kini bertanggung jawab memastikan setiap akta memenuhi ketentuan formil Pasal 38 UUJN, validitas tanda tangan dan cap jabatan, serta kesesuaian data dengan specimen signature di basis data Kemenkumham agar dokumen dapat dilekati Sertifikat Apostille. Selain tanggung jawab formal, aspek administratif menuntut ketelitian dalam verifikasi dokumen dan prosedur legalisasi elektronik (Cyber Notary), sementara tanggung jawab etik mengharuskan integritas, kejujuran intelektual, dan kehati-hatian untuk menghindari kerugian pihak lain. Di era digital, tanggung jawab notaris juga meliputi keamanan siber dan perlindungan data pribadi sesuai UU No. 27 Tahun 2022, sehingga akta elektronik tetap sah, autentik, dan dipercaya secara internasional. Dengan demikian, sistem Apostille memperkuat posisi strategis notaris sebagai penjaga kredibilitas hukum Indonesia, menuntut profesionalisme, akuntabilitas, dan penguasaan teknologi hukum digital..Kata Kunci : Apostille, Pengesahan Dokumen, Notaris

Dosen Pembimbing:	Darmadi, Nanang Sri | UNSPECIFIED
Item Type:	Thesis (Masters)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Fakultas Hukum Pascasarjana > Mahasiswa Pascasarjana - Tesis Magister Kenotariatan Fakultas Hukum > Mahasiswa Pascasarjana - Tesis Magister Kenotariatan
Depositing User:	Pustakawan 1 UNISSULA
Date Deposited:	14 Apr 2026 08:45
URI:	https://repository.unissula.ac.id/id/eprint/45927

Actions (login required)

View Item