Pemalsuan akta kuasa menjual merupakan permasalahan yang masih kerap terjadi dalam praktik kenotariatan di Indonesia. Akta kuasa menjual sebagai alat bukti autentik seharusnya memberikan kepastian dan perlindungan hukum, namun dalam praktik sering terjadi penyimpangan dalam pembuatannya oleh notaris sehingga menimbulkan ketidaksesuaian antara isi akta dan fakta hukum yang berakibat pada sengketa serta ketidakpastian hukum. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertanggungjawaban notaris terhadap akta kuasa menjual yang dipalsukan serta pertimbangan hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 773/Pid.B/2021/PN Smg.
Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif dengan jenis penelitian hukum normatif yang menitikberatkan pada pengkajian terhadap peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan yang berkaitan dengan permasalahan penelitian. Data yang digunakan berupa data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan, meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif dengan menguraikan dan menafsirkan data secara sistematis dan logis guna menjawab permasalahan penelitian.
Hasil penelitian menunjukan bahwa notaris dapat dimintai pertanggungjawaban administratif, perdata, dan pidana apabila terbukti sengaja atau lalai dalam menjalankan kewenangannya sehingga mengakibatkan pemalsuan akta kuasa menjual. Hakim menilai bahwa pembuatan akta tanpa kehadiran dan tanda tangan pemberi kuasa telah memenuhi unsur pemalsuan akta sebagaimana diatur dalam Pasal 264 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang menegaskan bahwa notaris tidak kebal terhadap sanksi pidana.
Kata kunci: Tanggung Jawab Notaris, Akta Kuasa Menjual, Pemalsuan Akta