Sianturi, Ramli Parningotan (2026) PROBLEMATIKA HUKUM PARAMETER DISKRESI KEPOLISIAN DALAM KEGIATAN PATROLI MENCEGAH KEJAHATAN JALANAN. Masters thesis, Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

	Text Magister Ilmu Hukum_20302400519_fullpdf.pdf Baca Disini (1MB) | Download (1MB)
	Text Magister Ilmu Hukum_20302400519_pernyataan_publikasi.pdf Restricted to Registered users only Baca Disini (119kB) | Download (119kB)

Abstract

Situasi yang rumit dihadapi Kepolisian di lapangan bilamana patroli jalanan mendapati sebuah ancaman kejahatan yang mana Kepolisian harus bertindak cepat demi keselamatan masyarakat maupun keselamatan anggota Kepolisian sendiri yang berada di lapangan. Di dalam hukum positif atau perundang-undangan tidak disebutkan secara rinci tindakan lain polisi, tetapi dalam tindakannya itu polisi dibatasi oleh undang -undang, menjadi hal yang dilematis bagi polisi, disatu sisi bertujuan menjaga keamanan dan keselamatan masyarakat tetapi disatu sisi lain harus tetap mengikuti arah hukum, sehingga polisi berubah fungsi menjadi fungsi postivis belaka.
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis (1) validitas hukum atas berbagai tindakan diskresi Kepolisian dalam koridor penegakan hukum, (2) bentuk manifestasi diskresi Kepolisian dalam kegiatan patroli guna mencegah kejahatan jalanan, (3) problematika hukum parameter diskresi Kepolisian dalam kegiatan patroli mencegah kejahatan jalanan.
Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Spesifikasi penelitian ini bersifat deskriptif analitis. Sumber data yang digunakan adalah data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan: (1) Pasal 18 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia adalah pasal yang paling tepat untuk merepresentasikan tentang diskresi Kepolisian. Redaksi dalam Pasal 18 yang berbunyi “bertindak menurut penilaian sendiri” merujuk kepada konsep diskresi atau “Freies Ermessen”. (2) Tindakan penggunaan kekuatan yang dapat dipertanggung jawabkan diantaranya sesuai dengan Peraturan Kapolri Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian, yaitu dari efek deteren, perintah lisan, kendali tangan kosong lunak, kendali tangan kosong keras, kendali senjata tumpul, kendali senjata api yang mana tindakan tersebut sebagai bagian dari manifestasi diskresi Kepolisian yang mana dalam hal ini difungsionalkan dalam pelaksanaan Patroli Kepolisian sebagai representasi tujuan pencegahan kejahatan jalanan. (3) Perhitungan cepat anggota Kepolisian yang sedang berpatroli dengan melumpuhkan pelaku kejahatan jalanan dibayang-bayangi oleh tudingan pelanggaran HAM, tindakan extrajudicial killing, melanggar asas due process of law. Polarisasi paradigma sosial ini tidak sedikit menciptakan tumbuhnya sikap dilematik dalam diri para anggota Kepolisian dalam menghadapi situasi yang mengancam.

Kata Kunci: Diskresi Kepolisian, Patroli, Kejahatan Jalanan.

Dosen Pembimbing:	Gunarto, Gunarto | UNSPECIFIED
Item Type:	Thesis (Masters)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Fakultas Hukum Pascasarjana > Mahasiswa Pascasarjana - Tesis Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum > Mahasiswa Pascasarjana - Tesis Magister Ilmu Hukum
Depositing User:	Pustakawan 1 UNISSULA
Date Deposited:	14 Apr 2026 03:52
URI:	https://repository.unissula.ac.id/id/eprint/45868

Actions (login required)

View Item