Perlindungan hukum keamanan data pribadi dalam transaksi elektronik di Indonesia sebagai bagian dari hak privasi yang dijamin UUD NRI 1945, diperkuat oleh UU HAM, UU ITE, PP 71/2019, serta UU No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, di tengah meningkatnya pemrosesan data pada berbagai layanan digital. Peningkatan penetrasi internet dan penggunaan platform berbasis data memperbesar risiko kebocoran dan penyalahgunaan data pribadi pada sektor perbankan, kesehatan, transportasi aplikasi, dan marketplace, yang ditunjukkan melalui sejumlah kasus nyata seperti pinjol ilegal dan penyalahgunaan data pelanggan. Atas kondisi tersebut, penelitian ini menekankan urgensi penguatan pengawasan, penegakan hukum, dan integritas kelembagaan agar perlindungan data pribadi berjalan efektif serta memberi kepastian dan rasa aman bagi masyarakat dalam bertransaksi daring.
Metode pendekatan yang gunakan dalam penyusunan tesis adalah penelitian yuridis normatif. Spesifikasi dalam penelitian ini deskriptif analisis. Teori yang digunakan meliputi teori perlindungan hukum dan teori keadilan.
Hasil penelitian: (1) Perlindungan hukum keamanan data pribadi dalam transaksi elektronik di Indonesia bertumpu pada jaminan hak privasi dalam konstitusi dan instrumen HAM internasional, lalu diperkuat melalui regulasi sektoral hingga ditegaskan secara komprehensif dalam UU No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. Kerangka ini mengatur definisi, ruang lingkup, kewajiban penyelenggara, serta mekanisme penegakan melalui gugatan dan sanksi, namun efektivitasnya sangat ditentukan oleh pembentukan LOPDP, kepatuhan pelaku, penguatan pengawasan, dan koordinasi penegakan hukum. (2) Konsep ideal perlindungan data pribadi berbasis nilai keadilan menegaskan data pribadi sebagai hak asasi, sehingga pemrosesannya harus sah, terbatas pada tujuan, aman, transparan, dan tetap berada dalam kendali subjek data. Perlindungan yang efektif menuntut pendekatan multi-aspek serta pembentukan otoritas pengawas yang independen, berwenang menindak dan menyelesaikan sengketa dengan cepat, termasuk melalui kerja sama internasional agar perlindungan tetap terjaga pada transfer data lintas negara.

Kata Kunci: Perlindungan Data Pribadi, Transaksi Elektronik, Konsep Ideal