Utomo, Wartoyo (2026) PELAKSANAAN EKSEKUSI HAK TANGGUNGANG YANG TIDAK DIDAFTARKAN PADA KANTOR PERTAHANAN. Masters thesis, Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

	Text Magister Ilmu Hukum_20302400309_fullpdf.pdf Baca Disini (1MB) | Download (1MB)
	Text Magister Ilmu Hukum_20302400309_pernyataan_publikasi.pdf Restricted to Registered users only Baca Disini (111kB) | Download (111kB)

Abstract

Salah satu jaminan yang diminati oleh bank sebagai jaminan kredit adalah hak tanggungan. Keberadaan hak tanggungan ini sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No.4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan ini mempunyai ciri-ciri yang memberikan perlindungan hukum bagi kreditor (bank). Tujuan penelitian dalam penelitian ini: 1). mengetahui dan menganalisis bagaimana pelaksanaan eksekusi hak tanggungan yang tidak didaftarkan pada kantor pertanahan; 2).untuk mengetahui dan menganalisis apa saja hambatan-hambatan dan solusi pelaksanaan eksekusi hak tanggungan yang tidak didaftarkan pada kantor pertanahan; 3).untuk menegtahui dan menganalisis apa saja akibat hukum yang ditimbulkan dalam pelaksanaan eksekusi hak tanggungan yang tidak didaftarkan pada kantor pertanahan..
Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis, dengan metode penelitian deskriptif analitis. Data yang digunakan yaitu data primer dan sekunder yang akan dianalisis secara kualitatif. Permasalahan penelitian dianalisis menggunakan teori tujuan hukum, Teori kepastian hukum , dan teori Lawrence Friedman.
Hasil penelitian menyimpulkan bahwa:1)Pelaksanaan eksekusi hak tanggungan yang tidak didaftarkan di kantor per tanahan, tetap dapat dilaksanakan dengan syarat adanya jaminan dari Notaris dalam bentuk Covernote; 2).Hambatan pelaksanaan eksekusi jaminan hak atas tanah yang tidak didaftarkan adalah: hambatan yang terjadi mayoritas berasal dari hambatan yuridis yang meliputi hambatan mengenai jangka berlakunya SKMHT dan hambatan mengenai kelengkapan berkas oleh pemohon yang menyebabkan lahirnya hambatan non yuridis seperti hambatan pembayaran pajak, hambatan debitur meninggal saat proses pembebanan hak tanggungan belum selesai dilakukan dan hambatan kurangnya pengetahuan kreditur tentang pendaftaran hak atas tanah. Solusinya adalah sebaiknya pembuatan SKMHT dilakukan setelah proses pengumuman dari Kantor ATR-BPN sehubungan dengan selesai proses tersebut menandakan bahwa pihak ketiga tidak berkeberatan sehingga dapat meminimalisir permasalahan sehingga pembuatan buku tanah dan penerbitan sertifikat dapat dipastikan tidak adanya hambatan; 3).Akibat hukum dari eksekusi suatu hak tanggungan yang tidak didaftar-kan menyebabkan kreditur dari hak tanggungan tidak memiliki kedudu-kan sebagai kreditur yang preferen sebagai mana kreditur hak tanggu-ngan melain kan sama seperti kedudukan kreditur konkuren, dengan tidak didaftarkannya hak tanggungan maka tidak terdapat sertifikat hak tanggungan yang mem berikan hak parate executie yang dapat menjadi bukti di pengadilan.
Kata Kunci : Eksekusi, Hak Tanggungan, Kantor Pertanahan

Dosen Pembimbing:	Hanim, Lathifah | UNSPECIFIED
Item Type:	Thesis (Masters)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Fakultas Hukum Pascasarjana > Mahasiswa Pascasarjana - Tesis Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum > Mahasiswa Pascasarjana - Tesis Magister Ilmu Hukum
Depositing User:	Pustakawan 1 UNISSULA
Date Deposited:	14 Apr 2026 01:54
URI:	https://repository.unissula.ac.id/id/eprint/45839

Actions (login required)

View Item