Penelitian ini bertujuan untuk memetakan penerapan hukum positif ketika pelaku penganiayaan adalah perempuan, menilai kesesuaian pertimbangan dan amar putusan dengan Kerangka Keadilan Pancasila, serta mengkaji sensitivitas gender, due process of law, dan ruang restorative justice (العدالة التصالحية) melalui perdamaian para pihak. Pertanyaan pokoknya ialah apakah putusan a quo telah menegakkan asas equality before the law tanpa bias gender sekaligus menyediakan mekanisme pemulihan sosial yang proporsional.
Penelitian ini menggunakan metode yuridis-normatif dengan pendekatan perundang-undangan, kasus, dan konseptual. Kerangka teoretis meliputi Keadilan Pancasila, prinsip due process dan sistem pembuktian negatief-wettelijk, kriminologi feminis, serta rujukan komparatif hukum pidana Islam mengenai al-ṣulḥ, qiṣāṣ, dan diyāt sebagai model pemulihan berbasis maṣlaḥah. Seluruh bahan hukum dianalisis secara kualitatif melalui penalaran silogistik dan interpretasi sistematis-teleologis.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa unsur Pasal 351 KUHP terbukti sah dan meyakinkan. Hakim menjatuhkan pidana 1 bulan dengan pengurangan masa tahanan rumah setelah menimbang faktor meringankan (penyesalan, perdamaian, biaya pengobatan) dan memberatkan (riwayat pemidanaan). Ditinjau melalui Keadilan Pancasila, putusan ini berupaya menyeimbangkan kepastian, keadilan, dan kemanfaatan melalui rekonsiliasi sosial. Namun, analisis sensitivitas gender, faktor kriminogenik pelaku perempuan, serta indikator restorative justice masih perlu diperkuat, termasuk penegasan lebih eksplisit mengenai nilai-nilai Pancasila dalam ratio decidendi agar putusan lebih responsif dan akuntabel.
Kata Kunci: Keadilan Pancasila; Perempuan pelaku; Penganiayaan.