Setiawan, Arif (2026) ANALISIS YURIDIS DESKRESI HAKIM DALAM MENYIMPANGI PENJATUHAN PIDANA MINIMUM KHUSUS DALAM PERKARA TINDAK PIDANA NARKOTIKA DALAM PERSPEKTIF KEADILAN. Masters thesis, Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

	Text Magister Ilmu Hukum_20302400046_fullpdf.pdf Baca Disini (1MB) | Download (1MB)
	Text Magister Ilmu Hukum_20302400046_pernyataan_publikasi.pdf Restricted to Registered users only Baca Disini (111kB) | Download (111kB)

Abstract

Dari perspektif sosiologis dan yuridis, tindak pidana narkotika di Indonesia tidak hanya merupakan pelanggaran hukum, tetapi juga mencerminkan bentuk penyimpangan sosial yang erat kaitannya dengan kondisi struktural dan sosial-ekonomi masyarakat. Hukum narkotika di Indonesia mengklasifikasikan kejahatan ini sebagai extraordinary crime yang disertai dengan kebijakan pemidanaan yang ketat, termasuk penerapan pidana minimum khusus. Namun, dalam praktik peradilan, penerapan pidana minimum tersebut kerap menimbulkan konflik dengan keadilan substantif, khususnya dalam perkara yang melibatkan jumlah narkotika yang relatif kecil serta terdakwa yang berperan sebagai pengguna atau pengedar tingkat rendah. Kondisi ini menempatkan hakim pada posisi dilematis antara kepastian hukum, keadilan, dan tujuan sosial pemidanaan.
Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif yang menganalisis diskresi hakim dalam menyimpangi pidana minimum khusus pada perkara narkotika, dengan fokus pada penerapan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2023. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kasus dengan menelaah Putusan Mahkamah Agung Nomor 1306 K/Pid.Sus/2025 yang menguatkan penjatuhan pidana di bawah batas minimum sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik pemidanaan dalam perkara narkotika mencerminkan pergeseran paradigma dari pendekatan retributif yang kaku menuju pendekatan yang lebih korektif dan rehabilitatif. Meskipun secara formil perbuatan terdakwa memenuhi unsur tindak pidana peredaran narkotika, jumlah barang bukti yang minimal serta peran terdakwa yang terbatas menjadi dasar pembenaran bagi hakim untuk menyimpangi pidana minimum khusus. Koreksi Mahkamah Agung terhadap putusan judex facti tingkat banding menunjukkan upaya untuk menyeimbangkan keadilan individual dengan konsistensi sistem peradilan serta mencegah terjadinya disparitas pemidanaan yang berlebihan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pidana minimum khusus tidak seharusnya diterapkan secara absolut hingga menegasikan nurani dan kebijaksanaan hakim. Diskresi hakim yang berlandaskan kebijakan Mahkamah Agung serta keadilan substantif merupakan instrumen penting untuk mewujudkan pemidanaan yang proporsional, manusiawi, dan bermakna secara sosial dalam sistem peradilan pidana narkotika di Indonesia

Kata kunci: judicial activism, pidana minimum khusus, hakim, tindak pidana narkotika.

Dosen Pembimbing:	Arpangi, Arpangi | UNSPECIFIED
Item Type:	Thesis (Masters)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Fakultas Hukum Pascasarjana > Mahasiswa Pascasarjana - Tesis Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum > Mahasiswa Pascasarjana - Tesis Magister Ilmu Hukum
Depositing User:	Pustakawan 1 UNISSULA
Date Deposited:	14 Apr 2026 02:52
URI:	https://repository.unissula.ac.id/id/eprint/45832

Actions (login required)

View Item