Annasrullah, Ilham (2026) PERLINDUNGAN HUKUM ADMINISTRASI NEGARA TERHADAP PEMBELI TANAH YANG BERITIKAD BAIK. Masters thesis, Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

	Text Magister Ilmu Hukum_20302300396_fullpdf.pdf Baca Disini (1MB) | Download (1MB)
	Text Magister Ilmu Hukum_20302300396_pernyataan_publikasi.pdf Restricted to Registered users only Baca Disini (122kB) | Download (122kB)

Abstract

Adanya gugatan ke pengadilan dikarenakan sertifikat mempunyai 2 (dua) sisi, yakni disatu sisi secara keperdataan sertifikat merupakan alat bukti pemilikan, disisi lain sertifikat merupakan bentuk keputusan yang bersifat penetapan (beschiking) yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan sebagai Pejabat Tata Usaha Negara. Timbulnya gugatan oleh pihak lain yang merasa memiliki tanah ke pengadilan dikarenakan pendaftaran tanah dalam UUPA menggunakan sistem publikasi negatif dan negara tidak memberikan jaminan. Penulisan ini membahas mengenai perlindungan hukum administrasi negara terhadap pembeli tanah yang beritikad baik berdasarkan hukum positif Indonesia dan akibat hukum adanya pembatalan sertifikat hak atas tanah terhadap pembeli beritikad baik.
Metode pendekatan pada penelitian ini menggunakan yuridis normatif. Penelitian hukum yuridis normatif adalah penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif. Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis. Sumber penelitian hukum normatif adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Metode pengumpulan datanya menggunakan studi kepustakaan dan studi dokumen.
Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa 1) Perlindungan hukum administrasi negara terhadap pembeli tanah yang beritikad baik berdasarkan hukum positif Indonesia, peran Notaris/PPAT juga sangat penting dimana seharusnya Notaris/PPAT dalam melakukan tindakan hukum harus bertindak secara hati-hati sebelum membuat akta harus meneliti semua fakta yang relevan dalam pertimbangannya berdasarkan peraturan yang berlaku. Pembeli berhak menuntut penjual untuk pengembalian uang harga pembelian jika ternyata penjual bukan pemilik asal tanah tersebut. Konsep ideal perlindungan hukum bagi pembeli beritikad baik yaitu menekankan kewajiban pembeli untuk secara patut memeriksa dan meneliti keabsahan tanh yang dibelinya sebelum dan saat jual beli dilakukan. Akibat hukum adanya pembatalan sertifikat hak atas tanah terhadap pembeli beritikad baik, pembatalan akta jual beli tanah melalui putusan Pengadilan Negeri membawa dampak signifikan terhadap status hukum kepemilikan tanah yang bersangkutan. Akta jual beli tanah merupakan dokumen yang menjadi dasar pengalihan hak kepemilikan atas tanah antara penjual dan pembeli. Akibat pertama dari pembatalan akta jual beli adalah kembalinya status hukum tanah tersebut kepada pemilik sebelumnya, yaitu penjual. Pembatalan akta jual beli tanah juga dapat berimplikasi pada kewajiban bagi penjual untuk mengembalikan uang yang telah dibayarkan oleh pembeli. Adanya pembatalan sertifikat hak atas tanah oleh PTUN terhadap pembeli yang beritikad baik memberikan rasa ketidakpastian hukum bagi pembeli.
Kata Kunci: Perlindungan Hukum; Administrasi; Pembeli Itikad Baik.

Dosen Pembimbing:	Hafidz, Jawade | UNSPECIFIED
Item Type:	Thesis (Masters)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Fakultas Hukum Pascasarjana > Mahasiswa Pascasarjana - Tesis Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum > Mahasiswa Pascasarjana - Tesis Magister Ilmu Hukum
Depositing User:	Pustakawan 1 UNISSULA
Date Deposited:	14 Apr 2026 03:00
URI:	https://repository.unissula.ac.id/id/eprint/45819

Actions (login required)

View Item