Indonesia sebagai negara hukum menuntut pembangunan hukum yang adaptif terhadap modernisasi dan globalisasi, termasuk di bidang keimigrasian yang mengatur lalu lintas keluar-masuk orang melalui dokumen perjalanan seperti paspor. Namun, praktik pemalsuan identitas/dokumen untuk memperoleh atau menggunakan paspor masih kerap terjadi meski telah diancam pidana dalam UU No. 6 Tahun 2011, sehingga diperlukan penegakan hukum keimigrasian yang tegas guna melindungi kepentingan masyarakat serta menjaga keamanan nasional dan internasional. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis peran imigrasi dalam penanggulangan tindak pidana pemalsuan paspor serta untuk menganalisis hambatan/kendala yang dihadapi Imigrasi dalam penanggulangan tindak pidana pemalsuan paspor dan solusinya.
Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris deskriptif-analitis dengan memadukan studi kepustakaan (statute, case, dan comparative approach) serta studi lapangan (wawancara/observasi), memakai data primer–sekunder, dikumpulkan melalui dokumen dan wawancara, lalu dianalisis kualitatif secara induktif untuk menarik kesimpulan.
Peran Imigrasi dalam penanggulangan tindak pidana pemalsuan paspor bersifat strategis sebagai penjaga kedaulatan negara melalui penegakan hukum oleh PPNS Imigrasi yang berwenang melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana keimigrasian, termasuk pemberian keterangan palsu dan penggunaan dokumen perjalanan palsu, dengan langkah preventif berupa pemeriksaan keabsahan dokumen, penguatan prosedur layanan, koordinasi lintas instansi, serta pengawasan orang asing untuk deteksi dini, dan langkah represif melalui penerapan ketentuan pidana UU Keimigrasian serta sinergi dengan penegak hukum lain; namun pelaksanaannya menghadapi hambatan internal seperti belum terintegrasinya SIMKIM dengan basis data kependudukan, keterbatasan SDM terlatih, dan koordinasi pertukaran data yang belum real-time, serta hambatan eksternal berupa mobilitas lintas negara dan kemajuan teknologi pemalsuan yang membuat modus semakin kompleks, sehingga diperlukan penguatan sistem menyeluruh melalui peningkatan infrastruktur dan keamanan data, penguatan kapasitas dan sertifikasi petugas, penyeragaman SOP disertai audit berkala, integrasi pertukaran data dan intelijen lintas instansi, serta perluasan pemeriksaan dokumen berbasis teknologi.
Kata Kunci: Peran; Imigrasi; Paspor.