Aceh merupakan satu-satunya provinsi di Indonesia yang menerapkan hukum pidana syariat Islam (jinayat) secara resmi, yang diatur melalui Qanun Aceh. Implementasi hukum jinayat menimbulkan tantangan dalam integrasi dengan sistem hukum nasional, khususnya terkait legitimasi Mahkamah Syar’iyah, kompetensi absolut dan relatif, serta kepastian hukum. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan dan kewenangan Mahkamah Syar’iyah dalam penegakan Qanun Jinayat, menelaah pertimbangan hukum hakim, serta mengevaluasi kesesuaian putusan dengan prinsip negara hukum dan sistem hukum nasional. Metode penelitian menggunakan pendekatan normatif yuridis dengan studi dokumen terhadap Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta putusan Mahkamah Syar’iyah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kewenangan jinayat Mahkamah Syar’iyah bersifat atribusi, sah secara konstitusional, memiliki batas kompetensi yang jelas, dan tetap terintegrasi dalam sistem hukum nasional. Pertimbangan hukum hakim menegaskan independensi, imparsialitas, dan proporsionalitas sanksi, dengan harmonisasi norma antara Qanun Jinayat dan peraturan perundang-undangan nasional. Diferensiasi norma ini bukan bentuk dualisme hukum, melainkan manifestasi desentralisasi asimetris yang tetap menghormati prinsip negara hukum, kepastian hukum, keadilan substantif, dan perlindungan hak asasi manusia.

Kata Kunci: Hukum, Jinayat, Kewenangan, Mahkamah Syar’iyah, Putusan, Qanun Aceh