Pembaruan hukum pidana nasional melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menandai pergeseran paradigma pemidanaan dari orientasi kustodial menuju pendekatan non-kustodial yang lebih humanis dan rehabilitatif. Dalam kerangka tersebut, penelitian ini pertama-tama menganalisis perlindungan hukum terhadap terpidana dalam sistem pemidanaan non-kustodial. Pemidanaan non-kustodial dipandang mampu memberikan perlindungan hukum yang lebih substantif karena tetap menjaga hak sosial, ekonomi, dan keluarga terpidana, sekaligus meminimalkan dampak negatif pemenjaraan seperti stigmatisasi, dehumanisasi, dan disintegrasi sosial.
Selanjutnya, penelitian ini mengkaji urgensi penerapan pidana kerja sosial sebagai pidana pokok non-kustodial dalam sistem pemidanaan Indonesia. Pidana kerja sosial memiliki urgensi yuridis karena selaras dengan prinsip perlindungan hak asasi manusia dan proporsionalitas pemidanaan; urgensi sosiologis karena mengurangi beban sosial dan ekonomi akibat overcrowding lembaga pemasyarakatan; serta urgensi filosofis dan utilitarian karena mendukung tujuan rehabilitasi dan kemanfaatan sosial. Dengan demikian, pidana kerja sosial tidak semata alternatif pelengkap, melainkan instrumen strategis dalam pembaruan sistem pemidanaan nasional.
Terakhir, penelitian ini merumuskan konsepsi ideal pelaksanaan pidana kerja sosial yang berorientasi pada keadilan rehabilitatif serta optimalisasi peran Kejaksaan Republik Indonesia dalam penerapannya. Konsepsi ideal tersebut harus berbasis pada prinsip rehabilitatif, proporsionalitas, perlindungan martabat manusia, serta mekanisme pengawasan yang terukur dan akuntabel. Dalam sistem peradilan pidana terpadu, Kejaksaan Republik Indonesia berperan strategis sebagai motor penggerak melalui kebijakan penuntutan progresif, asesmen kelayakan perkara non-kustodial, serta koordinasi pelaksanaan pidana kerja sosial secara efektif dan berkelanjutan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan komparatif melalui studi kepustakaan terhadap peraturan, doktrin, jurnal ilmiah, dan instrumen internasional.
Kata Kunci: pidana kerja sosial, non-kustodial, keadilan rehabilitatif, perlindungan hukum, peran Kejaksaan.