Terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, adalah tujuan utama yang diharapkan oleh seluruh komponen bangsa, maka dari itu Polri adalah salah satu ujung tombak untuk dapat mewujudkannya, dimana telah diatur pada “Pasal 1 Undang- undang Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 disebutkan bahwa pengertian Kamtibmas adalah Keamanan dan ketertiban masyarakat adalah suatu kondisi dinamis masyarakat sebagai salah satu prasyarat terselenggaranya proses pembangunan nasional dalam rangka tercapainnya tujuan nasional yang ditandai oleh terjaminnya keamanan, ketertiban, dan tegaknya hukum, serta terbinanya ketentraman. Manajemen penanggulangan praktik mafia tanah diperlukan adanya langkah strategis, dimana peran pimpinan sebagai pemegang kendali diharapkan mampu meningkatkan penanggulangan melalui tahapan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan penanggulangan praktik mafia tanah oleh Kepolisian untuk menciptakan terpeliharanya Kamtibmas yang kondusif dan untuk mengetahui hambatan-hambatan pelaksanaan penanggulangan praktik mafia tanah oleh Kepolisian dan solusi untuk menciptakan terpeliharanya Kamtibmas yang kondusif.
Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis sosiologis. Spesifikasi penelitian ini adalah deskriptif analitis. Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Metode yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini adalah studi lapangan dan pustaka. Metode analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif.
Hasil penelitian menyatakan bahwa Pelaksanaan penanggulangan praktik mafia tanah oleh kepolisian untuk menciptakan terpeliharanya kamtibmas yang kondusif dilakukan oleh Unit 3 Subdit 2 Dittipidum Bareskrim Polri dengan cara upaya preventif yakni memberikan penyuluhan hukum kepada masyarakat guna menumpas praktik mafia tanah, Para pihak kepolisian juga menyebarkan informasi berupa tulisan dan juga yang dapat dibaca oleh semua orang. Membuat himbauan kepada masyarakat, dimana isinya mengenai kewaspadaan terhadap praktik mafia tanah, yang terakhir adalah upaya represif dengan dengan cara law enforcement. Hambatan-hambatan pelaksanaan penanggulangan praktik mafia tanah oleh kepolisian untuk menciptakan terpeliharanya kamtibmas yang kondusif terdiri dari hambatan dalam penyidikan dan terbatasnya sumber daya manusia serta kewenangan terbatas Unit 3 Subdit 2 Dittipidum dalam kebijakan pertanahan. Untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut Unit 3 Subdit 2 Dittipidum Bareskrim Polri melakukan solusi diantaranya Pembentukan satgas (satuan tugas) anti mafia tanah, Pengawasan dan penyelidikan intensif, Kerja sama dengan instansi terkait, Pelibatan masyarakat, Penggunaan teknologi informasi, Sosialisasi dan edukasi, Monitoring dan Evaluasi Berkala.

Kata Kunci : Penanggulangan, Mafia Tanah, Polri