Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan Pasal 351 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tentang tindak penganiayaan dalam putusan Pengadilan Negeri Sukabumi periode 2020-2024, serta mengkaji faktor- faktor yang memengaruhi pertimbangan hakim dan hambatan dalam penerapannya. Tindak pidana penganiayaan merupakan salah satu bentuk kejahatan yang paling sering terjadi dan menimbulkan dampak fisik maupun psikologis bagi korban, sehingga penting untuk menelaah konsistensi penerapan hukumnya.
Penelitian ini menggunakan metode yuridis-empiris dengan sifat deskriptif- analitis. Data primer diperoleh melalui studi terhadap 25 putusan Pengadilan Negeri Sukabumi dalam perkara penganiayaan selama periode 2020–2024 yang diakses melalui Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Mahkamah Agung RI. Data sekunder diperoleh dari peraturan perundang-undangan, buku, jurnal ilmiah, dan yurisprudensi yang relevan. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan metode analisis isi (content analysis) terhadap pola pertimbangan hukum hakim, konsistensi antara tuntutan jaksa dan putusan hakim, serta penerapan asas keadilan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan Pasal 351 KUHP di Pengadilan Negeri Sukabumi secara umum telah sesuai dengan unsur-unsur delik yang diatur dalam ketentuan hukum pidana. Proporsi perkara terdiri atas penganiayaan biasa, penganiayaan yang mengakibatkan luka berat, dan penganiayaan yang mengakibatkan kematian. Berdasarkan temuan tersebut, penelitian ini merekomendasikan agar Pasal 351 KUHP direvisi untuk menyesuaikan dengan KUHP 2023, khususnya dengan menambah ketentuan mengenai kekerasan psikis dan pemberatan pidana bagi penganiayaan terhadap kelompok rentan. Selain itu, Mahkamah Agung diharapkan menyusun pedoman yudisial nasional agar penerapan pasal ini lebih seragam, konsisten, dan
berkeadilan di seluruh wilayah hukum Indonesia.

Kata Kunci: Penerapan Hukum, Penganiayaan, Pasal 351 KUHP, Pengadilan Negeri Sukabumi.