Indonesia sebagai negara hukum menempatkan supremasi hukum dan perlindungan hak asasi manusia sebagai dasar penegakan hukum pidana. Tawuran merupakan tindak pidana kekerasan yang dapat dijerat Pasal 170 dan Pasal 358 KUHP serta Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 apabila melibatkan senjata tajam. Di Kabupaten Pati, tawuran kerap terjadi dalam acara orkes dangdut dan menimbulkan tantangan bagi kepolisian dalam proses penindakan dan pembuktian, bahkan penyelenggara dapat dimintai pertanggungjawaban jika lalai.

Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif yang berfokus pada kajian bahan hukum sekunder sebagai sumber utama, seperti peraturan perundang-undangan, doktrin, dan pendapat para ahli. Pendekatan ini bersifat doktrinal karena menelaah hukum sebagai norma tertulis (law in books) yang mengatur dan mengikat kehidupan masyarakat sesuai sistem hukum yang berlaku.

Hasil Penelitian ini menerangkan bahwa Pemerintah daerah perlu memperketat pengawasan dan persyaratan izin penyelenggaraan orkes dangdut, terutama terkait kewajiban pengamanan. Diperlukan koordinasi efektif dengan kepolisian dan Satpol PP serta penegakan sanksi yang konsisten guna mencegah tawuran dan menjaga ketertiban umum. Tawuran dalam acara orkes dangdut mengganggu ketertiban umum dan dapat dipidana berdasarkan Pasal 170 dan Pasal 358 KUHP, termasuk pihak yang turut serta atau membantu sesuai Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP. Selain itu, Perda Kabupaten Pati Nomor 7 Tahun 2018 mewajibkan penyelenggara menjamin keamanan, sehingga kelalaian dapat dikenai sanksi administratif. Oleh karena itu, penanganannya harus dilakukan secara tegas demi menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat.

Kata Kunci: Pertanggungjawaban Pidana, Tawuran Orkes Dangdut, Penegakan Hukum.