PUSPARANI, MERLIANI (2026) IMPLEMENTASI KEADILAN RESTORATIF DALAM PENEGAKAN HUKUM PERKARA PIDANA DI KEPOLISIAN RESOR PATI. Undergraduate thesis, Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Text
Ilmu Hukum_30302300658_fullpdf.pdf
Restricted to Repository staff only

File Pdf (943kB)
Text
Ilmu Hukum_30302300658_pernyataan_publikasi.pdf
Restricted to Repository staff only

File Pdf (98kB)

Abstract

Salah satu upaya dalam penyelesaian tindak pidana yang terjadi dalam kehidupan masyarakat tidak hanya melalui upaya penegakan hukum, namun melalui pendekatan keadilan restoratif yang berbeda dengan sistem peradilan pidana konvensional, di mana pendekatan ini menitikberatkan partisipasi langsung pelaku, korban dan masyarakat dalam proses penyelesaian perkara pidana. Keadilan restoratif, menawarkan pandangan dan pendekatan berbeda dalam memahami dan menangani suatu tindak pidana. Dalam pandangan keadilan restoratif, tindak pidana pada dasarnya sama seperti pandangan hukum pidana, namun dalam proses pencarian keadilan yang terjadi atas suatu perkara pidana melibatkan korban, pelaku dan masyarakat dalam usaha perbaikan, rekonsiliasi dan penjaminan keberlangsungan usaha perbaikan tersebut.
Penelitian menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis dengan spesifikasi deskriptif-analitis. Data primer diperoleh melalui wawancara dan observasi di Polres Pati, sedangkan data sekunder bersumber dari peraturan perundang-undangan, literatur hukum, dan putusan pengadilan terkait. Analisis data dilakukan secara kualitatif.
Implementasi prinsip restorative justice pada perkara pidana telah diatur dalam Peraturan internal Polri yaitu pada Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif yang dimana dalam pelaksanaannya telah terlaksana dengan baik dari segi prosedural. Pada dasarnya perkara tindak pidana dapat dihentikan pada tahap penyelidikan dan/atau penyidikan berdasarkan keadilan restoratif hanya pada tindak pidana yang bukan tindak pidana berat. Dan Pada penerapannya seringkali terjadi perdamaian antara pelaku dan korban yang dimana berkas penyidikan sudah dilimpahkan ke kejaksaan sehingga pihak penyidik kepolisian tidak dapat menghentikan proses hukum secara cuma-cuma. Apabila berkas telah dilimpahkan ke kejaksaan maka pihak kepolisan tidak dapat menghentikan proses hukum begitu saja karena kewenangan sudah dilimpahkan ke kejaksaan yang dimana selanjutnya akan dilakukan proses penuntutan. Solusinya dengan upaya yang dilakukan pihak polres untuk menanggulangi permasalahan tersebut adalah dengan melampirkan surat perdamaian dari pihak pelaku dan korban pada berkas penyidikan yang dikirim ke Jaksa Penuntut Umum.
Kata Kunci: Keadilan Restoratif, Penegakan Hukum, Pidana

Item Type: Thesis (Undergraduate)
Subjects: K Law > K Law (General)
Divisions: Fakultas Hukum
Fakultas Hukum > Mahasiswa FH - Skripsi Ilmu Hukum
Date Deposited: 15 Jun 2026 03:56
URI: https://repository.unissula.ac.id/id/eprint/45781

Actions (login required)

View Item
View Item