Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Standar Operasional Prosedur (SOP) Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) dalam penanganan unjuk rasa yang melibatkan anak sebagai pelaku di Polres Pekalongan Kota, serta mengkaji kesesuaiannya dengan prinsip perlindungan anak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA). Fokus penelitian diarahkan pada prosedur pengamanan, pemeriksaan, penahanan, serta penerapan prinsip diversi dan keadilan restoratif dalam konteks penanganan unjuk rasa.
Penelitian ini menggunakan metode sosiologis , dengan pendekatan kualitatif. Data diperoleh melalui wawancara dengan aparat kepolisian, studi dokumentasi, serta observasi lapangan di Polres Pekalongan Kota. Data yang terkumpul dianalisis secara deskriptif-analitis dengan mengaitkan ketentuan normatif SOP Polri dan UU SPPA dengan praktik implementasinya di lapangan.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif SOP Polri telah memuat prinsip legalitas, profesionalitas, proporsionalitas, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Dalam praktiknya, Polres Pekalongan Kota cenderung menghindari penahanan terhadap anak yang terlibat unjuk rasa dan lebih mengedepankan pendekatan persuasif, pembinaan, serta pemanggilan orang tua. Namun demikian, SOP Polri belum secara eksplisit dan rinci mengatur mekanisme penanganan anak dalam situasi unjuk rasa, sehingga penerapan prinsip diversi dan keadilan restoratif masih sangat bergantung pada diskresi aparat kepolisian. Penelitian ini menyimpulkan bahwa meskipun implementasi di lapangan telah menunjukkan upaya perlindungan terhadap anak, diperlukan penyempurnaan SOP Polri agar lebih selaras dengan UU SPPA guna menjamin kepastian hukum, perlindungan anak, serta profesionalitas penegakan hukum.
Kata kunci: Anak; SOP Polri; Unjuk Rasa