RUBIYANTO, RUBIYANTO (2026) TINJAUAN HUKUM KEKUATAN PEMBUKTIAN REKAMAN ELECTRONIC TRAFFIC LAW ENFORCEMENT (ETLE) SEBAGAI ALAT BUKTI PETUNJUK DALAM PROSES PERADILAN PIDANA LALU LINTAS. Undergraduate thesis, Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

	Text Ilmu Hukum_30302300329_fullpdf.pdf Baca Disini (1MB) | Download (1MB)
	Text Ilmu Hukum_30302300329_pernyataan_publikasi.pdf Restricted to Registered users only Baca Disini (757kB) | Download (757kB)

Abstract

Indonesia sebagai negara hukum mulai menerapkan sistem Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) guna modernisasi pengawasan lalu lintas. Meski UU Nomor 20 Tahun 2025 mengakui bukti elektronik, validitas dan kedudukan yuridis rekaman kamera sebagai alat bukti petunjuk di persidangan memerlukan analisis mendalam demi menjamin kepastian hukum dan keadilan. Tujuan penelitian untuk mengetahui penegakan hukum kekuatan pembuktian rekaman electronic traffic law enforcement sebagai alat bukti petunjuk dalam proses peradilan pidana lalu lintas. Dan untuk mengetahui hambatan dan kendala kekuatan penerapan hukum pembuktian rekaman electronic traffic law enforcement sebagai alat bukti petunjuk dalam proses peradilan pidana lalu lintas.
Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis dengan sifat deskriptif-analitis. Data sekunder dihimpun melalui studi pustaka, mencakup bahan hukum primer (regulasi), sekunder (literatur), dan tersier (kamus). Analisis data dilakukan secara kualitatif untuk menguji sinkronisasi teori pembuktian dengan UU Nomor 20 Tahun 2025 terkait rekaman ETLE.
Hasil penelitiannya adalah Penegakan hukum kekuatan pembuktian rekaman electronic traffic law enforcement sebagai alat bukti petunjuk dalam proses peradilan pidana lalu lintas di Polresta Pati bertransformasi dari metode konvensional ke digital melalui Electronic Traffic Law Enforcement (E-TLE). Berdasarkan UU ITE dan UU Lalu Lintas, rekaman kamera pengawas memiliki kedudukan hukum sah sebagai alat bukti petunjuk dalam peradilan pidana. Sistem ini menjamin objektivitas dan akurasi data karena bekerja otomatis selama 24 jam, meminimalisir interaksi langsung dan praktik pungli. Kebijakan strategis ini didukung regulasi terbaru seperti Perpol Nomor 2 Tahun 2025. Penggunaan teknologi dalam mengidentifikasi pelanggar bertujuan menciptakan transparansi, kepastian hukum, serta membangun budaya tertib berkendara demi keselamatan publik yang berkelanjutan. Hambatan dan kendala kekuatan penerapan hukum pembuktian rekaman electronic traffic law enforcement sebagai alat bukti petunjuk dalam proses peradilan pidana lalu lintas, hambatan utama penegakan hukum lalu lintas elektronik di Kepolisian Resor Kota Pati meliputi manipulasi identitas kendaraan (Pasal 68 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009), rendahnya kepatuhan konfirmasi masyarakat, serta keterbatasan infrastruktur dan keahlian personel. Hal ini menghambat integritas alat bukti petunjuk di persidangan sesuai Peraturan Kepolisian Nomor 2 Tahun 2025. Solusinya adalah modernisasi teknologi kamera resolusi tinggi dan kecerdasan buatan (Pasal 245 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009), peningkatan kompetensi digital personel (Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025), serta edukasi masif. Selain itu, penegakan sanksi administratif berupa pemblokiran data kendaraan menjadi instrumen paksa efektif guna menjamin transparansi dan keadilan penegakan hukum bagi masyarakat.

Kata Kunci : Alat Bukti Petunjuk, Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE), Kekuatan Pembuktian, Peradilan Pidana Lalu Lintas.

Dosen Pembimbing:	Ngazis, Muhammad | UNSPECIFIED
Item Type:	Thesis (Undergraduate)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Fakultas Hukum Fakultas Hukum > Mahasiswa FH - Skripsi Ilmu Hukum
Depositing User:	Pustakawan 1 UNISSULA
Date Deposited:	09 Apr 2026 08:43
URI:	https://repository.unissula.ac.id/id/eprint/45695

Actions (login required)

View Item