MASKURI, MASKURI (2026) EFEKTIVITAS STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PERAWATAN TAHANAN GUNA MEWUJUDKAN PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA PADA SAT TAHTI POLRESTA PATI. Undergraduate thesis, Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

	Text Ilmu Hukum_30302300270_fullpdf.pdf Baca Disini (1MB) | Download (1MB)
	Text Ilmu Hukum_30302300270_pernyataan_publikasi.pdf Restricted to Registered users only Baca Disini (960kB) | Download (960kB)

Abstract

Negara Indonesia sebagai negara hukum mewajibkan perlindungan hak asasi manusia bagi setiap warga negara, termasuk tahanan di Kepolisian Resor Kota Pati. Pelaksanaan perawatan tahanan harus sesuai standar operasional prosedur berdasarkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015. Hal ini mencakup pemenuhan kebutuhan dasar, kesehatan, serta keamanan. Tujuan penelitian untuk mengetahui efektivitas standar operasional prosedur perawatan tahanan guna mewujudkan perlindungan hak asasi manusia pada Sat Tahti Polresta Pati dan untuk mengetahui kendala dalam menjalankan standar operasional prosedur perawatan tahanan guna mewujudkan perlindungan hak asasi manusia pada Sat Tahti Polresta Pati dan solusinya.
Penelitian ini menggunakan yuridis sosiologis ini bersifat deskriptif analitis untuk mengkaji implementasi standar operasional prosedur perawatan tahanan di Polresta Pati. Data primer diperoleh melalui wawancara dan observasi, sementara data sekunder berasal dari studi literatur hukum. Seluruh data dianalisis secara kualitatif guna menyimpulkan efektivitas perlindungan hak asasi manusia di lapangan.
Hasil penelitiannya adalah efektivitas standar operasional prosedur perawatan tahanan guna mewujudkan perlindungan hak asasi manusia pada Sat Tahti Polresta Pati. Implementasi pedoman teknis merupakan fondasi utama menjamin profesionalisme dan kepastian hukum bagi setiap individu. Fokus utama mencakup pemeriksaan kesehatan rutin sesuai Undang Undang Nomor 20 Tahun 2025 serta pemeliharaan kebersihan lingkungan rutan guna menjaga martabat kemanusiaan. Pengawasan keamanan yang ketat dan profesional bertujuan mencegah kekerasan serta menjamin keselamatan fisik sesuai Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Perawatan Tahanan Di Lingkungan Kepolisian Negara republik Indonesia dan Undang Undang Nomor 1 Tahun 2023. Prosedur besuk dijalankan secara transparan untuk memenuhi hak komunikasi keluarga. Sinergi perawatan fisik dan yuridis memastikan masa penahanan sesuai aturan tanpa pelanggaran administrative dan kendala dalam menjalankan standar operasional prosedur perawatan tahanan guna mewujudkan perlindungan hak asasi manusia pada Sat Tahti Polresta Pati dan solusinya. Kendala utama berupa kelebihan kapasitas sel yang menghambat hak atas ruang gerak dan kesehatan sesuai Pasal 52 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. Selain itu, keterbatasan personel dan tenaga medis menyulitkan pengawasan serta pemenuhan hak kesehatan berdasarkan Pasal 142 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025. Risiko keamanan seperti percobaan bunuh diri juga menjadi tantangan serius. Solusi yang dilakukan meliputi optimalisasi pengawasan rutin, perbaikan sanitasi, penguatan kerjasama medis dengan Seksi Kedokteran Kesehatan, serta peningkatan kapasitas petugas melalui pelatihan hak asasi manusia dan penerapan keadilan restoratif.

Kata Kunci : Efektivitas, Hak Asasi Manusia, Perawatan Tahanan, Standar Operasional Prosedur.

Dosen Pembimbing:	Ngaziz, Muhammad | UNSPECIFIED
Item Type:	Thesis (Undergraduate)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Fakultas Hukum Fakultas Hukum > Mahasiswa FH - Skripsi Ilmu Hukum
Depositing User:	Pustakawan 1 UNISSULA
Date Deposited:	09 Apr 2026 08:46
URI:	https://repository.unissula.ac.id/id/eprint/45676

Actions (login required)

View Item