SUHARI, IMAM (2026) PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELANGGARAN LALU LINTAS JALAN RAYA DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN SEKTOR MRANGGEN. Undergraduate thesis, Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

	Text Ilmu Hukum_30302300257_fullpdf.pdf Baca Disini (1MB) | Download (1MB)
	Text Ilmu Hukum_30302300257_pernyataan_publikasi.pdf Restricted to Registered users only Baca Disini (97kB) | Download (97kB)

Abstract

Penegakan hukum pelanggaran lalu lintas tidak hanya dipahami sebagai tindakan represif, tetapi juga sebagai instrumen pengendalian sosial untuk menciptakan ketertiban dan keselamatan berlalu lintas secara berkelanjutan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas jalan raya di wilayah hukum Kepolisian Sektor Mranggen; mengetahui kendala-kendala dan solusi dalam penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas jalan raya di wilayah hukum Kepolisian Sektor Mranggen.
Penelitian hukum ini, menggunakan metode pendekatan penelitian hukum empiris. Penelitian yuridis empiris, yaitu penelitian hukum dengan menggunakan asas dan prinsip hukum dalam meninjau, melihat, dan menganalisa masalah- masalah, dalam penelitian, selain itu meninjau pelaksanaan hukum dalam praktik.
Penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas di wilayah hukum Polsek Mranggen merupakan instrumen penting untuk menekan kecelakaan dan kemacetan yang dominan dipicu faktor manusia, sekaligus merespons faktor kendaraan dan infrastruktur jalan. Pola penegakan dilakukan melalui tiga pendekatan yang saling melengkapi, yaitu pre-emtif (pembinaan/edukasi), preventif (pengaturan, penjagaan, patroli, teguran), dan represif (tilang, penyitaan barang bukti tertentu, serta penyidikan pada pelanggaran berbahaya atau kecelakaan) berdasarkan UU LLAJ dan kewenangan Polri. Namun tujuan keselamatan, ketertiban, dan kepastian hukum masih dipengaruhi kesenjangan pengetahuan masyarakat, dinamika arus kendaraan, keterbatasan fasilitas jalan, serta konsistensi sanksi dan integritas penegakan. Kendala penegakan umumnya berasal dari faktor internal dan eksternal. Secara internal, hambatan meliputi keterbatasan personel dibanding beban lalu lintas, minimnya sarana/teknologi, inkonsistensi SOP dan profesionalitas, lemahnya pengawasan, serta koordinasi lintas fungsi dan instansi yang belum optimal. Secara eksternal, persoalan muncul dari rendahnya budaya tertib dan kesadaran hukum, tingginya mobilitas dan kepadatan, infrastruktur yang kurang mendukung, resistensi saat penindakan, serta faktor ekonomi dan kelayakan kendaraan yang mendorong pelanggaran berulang. Solusi yang diperlukan ialah strategi berbasis data, penempatan personel yang fleksibel, peningkatan teknologi bertahap, penyeragaman SOP melalui pelatihan/briefing, penguatan pengawasan dan transparansi, koordinasi dengan Dishub/Pemda/Satpol PP, serta kombinasi penindakan dan edukasi berkelanjutan. Kata Kunci: Lalu Lintas; Pelanggaran; Kepolisian.

Dosen Pembimbing:	Laksana, Andri Winjaya | UNSPECIFIED
Item Type:	Thesis (Undergraduate)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Fakultas Hukum Fakultas Hukum > Mahasiswa FH - Skripsi Ilmu Hukum
Depositing User:	Pustakawan 1 UNISSULA
Date Deposited:	09 Apr 2026 08:47
URI:	https://repository.unissula.ac.id/id/eprint/45674

Actions (login required)

View Item