Suyanto, Suyanto (2026) PEMIDANAAN TERHADAP PELAKU PIDANA SUAP SELEKSI PERANGKAT DESA DALAM PUTUSAN NOMOR 63/PID.SUS-TPK/2022/PN SMG. Undergraduate thesis, Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

	Text Ilmu Hukum_30302200464_fullpdf.pdf Baca Disini (722kB) | Download (722kB)
	Text Ilmu Hukum_30302200464_pernyataan_publikasi.pdf Restricted to Registered users only Baca Disini (33kB) | Download (33kB)

Abstract

Korupsi yang terjadi di Indonesia saat ini, sudah dalam posisi yang sangat parah dan begitu mengakar dalam setiap sendi kehidupan. Penelitian ini mengulas tentang pemidanaan terhadap pelaku pidana suap seleksi perangkat desa dalam Putusan Nomor: 63/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg serta pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusannya. Penelitian ini menggunakan yuridis normatif, dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis, data yang digunakan data primer sebagai data utama dan data sekunder sebagai data pendukung, serta menggunakan metode analisis yuridis kualitatif. Hasil yang diperoleh yaitu pemidanaan kasus tindak pidana Korupsi berdasarkan Putusan Nomor 63/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg didasarkan pada surat dakwaaan alternatif, adanya pembuktian dari 26 (dua puluh enam) saksi yang dihadirkan dalam persidangan, dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum diancam dalam dakwaan Kesatu Pasal 5 ayat (1) UURI Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UURI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi yang unsur-unsur (pegawai negeri atau penyelenggara negara ; menerima hadiah atau janji yang berhubungan dengan jabatannya; menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakuakan tindak pidana korupsi) dalam pasal tersebut telah terpenuhi.
Dasar pertimbangan hakim pada putusan menggunakan dasar-dasar pertimbangan yuridis dan non-yuridis. Pertimbangan yuridis meliputi surat dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum, keterangan saksi, keterangan Terdakwa, tindakan pidana serta pasal-pasal. Sedangkan pertimbangan non-yuridis, hakim melihat hal yang memberatkan adalah Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas tindak pidana korupsi dan hal yang meringankan adalah Terdakwa bersikap kooperatif dalam persidangan, bersikap sopan selama persidangan, mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya, telah mengembalikan sebagian uang, dan mempunyai tanggungan keluarga.

Kata kunci: pemidanaan, suap, perangkat desa, tindak pidana korupsi

Dosen Pembimbing:	Musofiana, Ida | UNSPECIFIED
Item Type:	Thesis (Undergraduate)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Fakultas Hukum Fakultas Hukum > Mahasiswa FH - Skripsi Ilmu Hukum
Depositing User:	Pustakawan 1 UNISSULA
Date Deposited:	09 Apr 2026 03:42
URI:	https://repository.unissula.ac.id/id/eprint/45640

Actions (login required)

View Item