Wijayanti, Rina (2026) PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PEREDARAN KOSMETIKA YANG MENGANDUNG BAHAN BERBAHAYA DAN DAMPAKNYA TERHADAP KESEHATAN MASYARAKAT (Studi pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Semarang). Undergraduate thesis, Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

	Text Ilmu Hukum_30302200350_fullpdf.pdf Baca Disini (1MB) | Download (1MB)
	Text Ilmu Hukum_30302200350_pernyataan_publikasi.pdf Restricted to Registered users only Baca Disini (168kB) | Download (168kB)

Abstract

Peredaran kosmetika yang mengandung bahan berbahaya seperti merkuri dan hidrokuinon masih ditemukan di berbagai wilayah Indonesia dan menimbulkan risiko nyata terhadap kesehatan masyarakat. Meskipun secara normatif telah tersedia pengaturan pidana dalam Undang-Undang Kesehatan, Undang-Undang Perlindungan Konsumen, serta penguatan pertanggungjawaban pidana korporasi dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Tahun 2023, praktik penegakan hukum menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum (das sollen) dan realitas penerapannya (das sein). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penegakan hukum pidana terhadap peredaran kosmetika yang mengandung bahan berbahaya oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan serta untuk menganalisis dampaknya terhadap kesehatan masyarakat sebagai objek perlindungan hukum pidana.
Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif yang didukung pendekatan yuridis sosiologis. Data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, buku, dan jurnal ilmiah terbaru, sedangkan data primer diperoleh melalui wawancara dan dokumentasi pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Semarang. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan pendekatan induktif untuk mengkaji kesesuaian antara ketentuan hukum dan praktik penegakannya.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif pengaturan hukum pidana telah memadai, namun implementasinya belum optimal karena dominasi sanksi administratif, keterbatasan sumber daya, dan kompleksitas distribusi digital. Peredaran kosmetika berbahaya terbukti berdampak pada gangguan kesehatan masyarakat dan menjadikan kesehatan publik sebagai kepentingan hukum kolektif yang layak dilindungi melalui instrumen pidana. Dalam perspektif hukum Islam, penegakan hukum pidana sejalan dengan prinsip hifẓ al-nafs dan larangan menimbulkan bahaya (lā ḍarar wa lā ḍirār).

Kata kunci: penegakan hukum pidana, kosmetika berbahaya, kesehatan masyarakat, BPOM, perlindungan konsumen

Dosen Pembimbing:	Musofiana, Ida | UNSPECIFIED
Item Type:	Thesis (Undergraduate)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Fakultas Hukum Fakultas Hukum > Mahasiswa FH - Skripsi Ilmu Hukum
Depositing User:	Pustakawan 1 UNISSULA
Date Deposited:	09 Apr 2026 04:01
URI:	https://repository.unissula.ac.id/id/eprint/45612

Actions (login required)

View Item