Ghoni, Slamet Abdil (2026) ASPEK PIDANA PASKA DI LARANGNYA EKSPOR PASIR LAUT KE LUAR NEGERI PUTUSAN MA NO. 5 HUM 2025. Undergraduate thesis, Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

	Text Ilmu Hukum_30302200260_fullpdf.pdf Baca Disini (1MB) | Download (1MB)
	Text Ilmu Hukum_30302200260_pernyataan_publikasi.pdf Restricted to Registered users only Baca Disini (440kB) | Download (440kB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis aspek pidana yang timbul pakca larangan ekspor pasir laut ke luar negeri sebagaimana diputuskan dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 5/P/HUM/2025 yang membatalkan beberapa pasal dalam Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut karena bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif digunakan untuk mengkaji pertanggung jawaban pelaku usaha terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 5/P/HUM/2025. Serta peraturan hukum lain yang berkaitan. Penelitian ini berfokus pada studi kepustakaan untuk memahami substansi hukum, struktur norma, serta penerapannya dalam praktik hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: Implikasi pidana dari Putusan MA No. 5/HUM/2025 mencakup penguatan penegakan hukum terhadap pelanggaran ekspor pasir laut berdasarkan Pasal 158 UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dengan ancaman pidana penjara maksimal 10 tahun dan denda maksimal Rp10.000.000.000,00, serta Pasal 98 dan Pasal 99 UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Putusan ini juga memperkuat pertanggungjawaban pidana korporasi dan kewajiban pemulihan lingkungan bagi pelaku usaha: Faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya pelanggaran meliputi: faktor ekonomi berupa potensi keuntungan besar dari permintaan internasional, faktor politik dan korupsi yang melindungi aktivitas ilegal, faktor regulasi yang memiliki celah hukum dan lemah dalam pengawasan, serta ketidakseimbangan prinsip keadilan ekologis antara kepentingan ekonomi dan pelestarian lingkungan. Penelitian ini menyarankan agar pemerintah segera mencabut PP No. 26 Tahun 2023 dan menggantinya dengan regulasi yang lebih komprehensif, memperkuat koordinasi antarlembaga dalam pengawasan, meningkatkan alokasi anggaran untuk penegakan hukum, serta mengembangkan mekanisme ganti rugi bagi masyarakat pesisir yang terdampak. Pelaku usaha diharapkan mematuhi seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan dan melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan secara sungguh-sungguh. Masyarakat diharapkan meningkatkan kesadaran akan pelestarian lingkungan laut dan berpartisipasi aktif dalam pengawasan sosial terhadap kegiatan penambangan pasir laut.

Kata Kunci: Aspek Pidana, Ekspor Pasir Laut, dan Putusan MA No. 5 HUM 2025.

Dosen Pembimbing:	Taufiq, Muhammad | UNSPECIFIED
Item Type:	Thesis (Undergraduate)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Fakultas Hukum Fakultas Hukum > Mahasiswa FH - Skripsi Ilmu Hukum
Depositing User:	Pustakawan 1 UNISSULA
Date Deposited:	08 Apr 2026 09:20
URI:	https://repository.unissula.ac.id/id/eprint/45580

Actions (login required)

View Item