Saputra, Rangga Alfarichi Nur (2026) TINJAUAN YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM HAK ANAK HASIL DARI PERKAWINAN CAMPURAN YANG BERDOMISILI DI INDONESIA. Undergraduate thesis, Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

	Text Ilmu Hukum_30302200226_fullpdf.pdf Baca Disini (1MB) | Download (1MB)
	Text Ilmu Hukum_30302200226_pernyataan_publikasi.pdf Restricted to Registered users only Baca Disini (162kB) | Download (162kB)

Abstract

Tinjauan yuridis mengenai perlindungan hukum hak anak hasil dari perkawinan campuran yang berdomisili di Indonesia menjadi penting dalam konteks meningkatnya mobilitas dan perkawinan lintas kewarganegaraan. Anak yang lahir dari perkawinan campuran memiliki karakteristik status hukum yang berbeda, khususnya terkait kewarganegaraan, identitas hukum, serta pemenuhan hak-hak sipil dan sosialnya. Keberadaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak memberikan dasar normatif bagi negara dalam menjamin perlindungan tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis perlindungan hukum terhadap hak anak hasil perkawinan campuran yang berdomisili di Indonesia dan hambatan yang muncul dalam implementasinya.

Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Pendekatan ini dilakukan melalui penelaahan terhadap peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kewarganegaraan, administrasi kependudukan, dan perlindungan anak. Jenis dan sumber data yang digunakan adalah data sekunder yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Metode pengumpulan data sekunder yang digunakan yaitu studi dokumen dan studi kepustakaan. Metode analisis data yang digunakan adalah metode analisis kualitatif.

Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap hak anak hasil perkawinan campuran di Indonesia telah diatur melalui pemberian kewarganegaraan ganda terbatas sampai usia tertentu, jaminan atas identitas hukum melalui pencatatan kelahiran, serta pengakuan hak-hak dasar anak tanpa diskriminasi. Meskipun demikian, dalam pelaksanaannya masih terdapat kendala berupa kurangnya pemahaman masyarakat terhadap prosedur administrasi, perbedaan sistem hukum antarnegara, serta hambatan birokrasi dalam pengurusan dokumen. Upaya yang dapat dilakukan antara lain peningkatan sosialisasi peraturan, optimalisasi pelayanan administrasi kependudukan, serta penguatan koordinasi antarinstansi guna menjamin kepastian dan perlindungan hukum yang lebih efektif.

Kata Kunci: Domisili, Hak Anak, Perkawinan Campuran, Perlindungan Hukum

Dosen Pembimbing:	Adillah, Siti Ummu | UNSPECIFIED
Item Type:	Thesis (Undergraduate)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Fakultas Hukum Fakultas Hukum > Mahasiswa FH - Skripsi Ilmu Hukum
Depositing User:	Pustakawan 1 UNISSULA
Date Deposited:	08 Apr 2026 09:25
URI:	https://repository.unissula.ac.id/id/eprint/45574

Actions (login required)

View Item