Azizy, Muhammad Izzuddin (2026) PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMILIK SERTIPIKAT HAK MILIK ATAS TANAH YANG DIALIHFUNGSIKAN MENJADI LAHAN SAWAH DILINDUNGI (LSD) DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERTANAHAN. Undergraduate thesis, Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

	Text Ilmu Hukum_30302200186_fullpdf.pdf Baca Disini (1MB) | Download (1MB)
	Text Ilmu Hukum_30302200186_pernyataan_publikasi.pdf Restricted to Registered users only Baca Disini (89kB) | Download (89kB)

Abstract

Kebijakan mengenai Lahan Sawah Dilindungi ialah upaya pemerintah dalam menjaga terhadap ketahanan pangan dalam negeri melalui pembatasan alih fungsi lahan pertanian. Namun, penetapan LSD kerap menimbulkan permasalahan secara hukum bagi pemegang SHM yang terdampak, karena pembatasan tersebut sering dilakukan tanpa proses partisipatif dan kompensasi yang layak. Kondisi ini menimbulkan ketegangan antara hak individu dan kewenangan negara dalam mengatur penggunaan tanah. Dalam penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui dasar hukum dalam penetapan kebijakan LSD serta menganalisis mengenai bentuk dari perlindungan hukum bagi pemegang SHM yang terdampak kebijakan tersebut dalam perspektif hukum pertanahan nasional.
Pada penelitian ini, penulis memakai metode pendekatan secara yuridis normatif yang mengedepankan secara deskriptif analitis. Data tersebut didapatkan dengan studi kepustakaan yang didalamnya meliputi bahan hukum primer, sekunder, serta tersier. Analisis dalam data tersebut dilakukan secara kualitatif normatif, dengan menafsirkan peraturan perundang-undangan dan juga teori hukum yang relevan untuk menggambarkan bentuk perlindungan hukum terhadap pemilik tanah dalam kebijakan LSD.
Hasil penelitian dan pembahasan, menunjukkan mengenai Bagaimana pengaturan hukum terkait penetapan kebijakan Lahan Sawah Dilindungi (LSD) dengan ketentuan perundang-undangan di Indonesia dan Bagaimana bentuk perlindungan hukum bagi pemilik sertifikat hak milik atas tanah yang terdampak dari adanya kebijakan LSD dari sudut pandang hukum pertanahan nasional, akan tetapi dalam implementasinya belum sepenuhnya dapat sejalan dengan adanya asas kepastian hukum, asas keadilan, dan asas partisipasi terhadap masyarakat. Perlindungan hukum bagi pemilik tanah tersedia dalam dua bentuk, yaitu preventif melalui mekanisme keberatan administratif dan partisipasi publik, serta represif yang melalui gugatan kepada PTUN atau peradilan umum. Namun, kedua bentuk perlindungan tersebut belum berjalan optimal karena lemahnya pengaturan dan minimnya kompensasi. Oleh karena itu, diperlukan rekonstruksi hukum agar kebijakan LSD dapat terlaksana secara adil dan proporsional tanpa mengabaikan hak-hak konstitusional pemilik tanah.
Kata Kunci: Perlindungan hukum, hak milik atas tanah, lahan sawah dilindungi (LSD), hukum pertanahan.

Dosen Pembimbing:	Ilmih, Andi Aina | UNSPECIFIED
Item Type:	Thesis (Undergraduate)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Fakultas Hukum Fakultas Hukum > Mahasiswa FH - Skripsi Ilmu Hukum
Depositing User:	Pustakawan 1 UNISSULA
Date Deposited:	08 Apr 2026 09:33
URI:	https://repository.unissula.ac.id/id/eprint/45539

Actions (login required)

View Item