Perkembangan teknologi informasi dan media sosial telah membawa dampak signifikan terhadap pola terjadinya tindak pidana, termasuk tindak pidana penjarahan yang disiarkan secara langsung melalui media sosial. Fenomena ini tidak hanya memperlihatkan terjadinya kejahatan terhadap harta benda, tetapi juga berpotensi memperluas dampak kejahatan, mengganggu ketertiban umum, serta menantang efektivitas penegakan hukum pidana di Indonesia. Oleh karena itu, diperlukan kajian hukum yang komprehensif untuk menelaah pengaturan dan pertanggungjawaban pidana terhadap perbuatan tersebut.
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum pidana di Indonesia terhadap tindak pidana penjarahan yang disiarkan secara langsung melalui media sosial serta mengkaji pertanggungjawaban pidana pelakunya ditinjau dari prinsip hukum pidana dan sistem pembuktian dalam hukum pidana Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, bahan hukum sekunder berupa buku dan jurnal ilmiah, serta bahan hukum tersier sebagai pendukung.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan hukum pidana terhadap tindak pidana penjarahan pada dasarnya telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, baik melalui ketentuan pencurian maupun pencurian dengan pemberatan atau kekerasan, serta diperkuat dengan pengaturan mengenai alat bukti elektronik dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Selain itu, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana memberikan kerangka pemidanaan yang lebih komprehensif dan adaptif terhadap perkembangan teknologi. Pertanggungjawaban pidana pelaku penjarahan yang disiarkan secara langsung dapat dimintakan sepanjang terpenuhi unsur perbuatan pidana, kesalahan, dan kemampuan bertanggung jawab, dengan alat bukti elektronik memiliki kedudukan yang sah dalam proses pembuktian. Penyiaran langsung melalui media sosial dapat dipertimbangkan sebagai faktor yang memberatkan pidana karena memperluas dampak sosial dan menimbulkan keresahan di masyarakat. Berdasarkan hal tersebut, dapat disimpulkan bahwa hukum pidana Indonesia pada prinsipnya telah memiliki dasar yang memadai untuk menanggulangi tindak pidana penjarahan yang disiarkan secara langsung melalui media sosial. Namun demikian, diperlukan konsistensi penegakan hukum dan penguatan pemahaman aparat penegak hukum terhadap pembuktian berbasis teknologi informasi agar tujuan kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan hukum dapat tercapai secara optimal.

Kata kunci: penjarahan, media sosial, pertanggungjawaban pidana, alat bukti elektronik, hukum pidana.