Meninggalnya ibu pasca perceraian menimbulkan persoalan peralihan hak asuh anak dalam dualisme hukum antara Kompilasi Hukum Islam dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata serta Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Perbedaan pengaturan tersebut berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum, sehingga diperlukan kajian untuk menjamin kepastian dan perlindungan terbaik bagi anak.

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan menganalisis asas dan norma hukum dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang menggunakan data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari buku, dokumen, situs, dan sumber tertulis lain yang relevan dengan rumusan masalah.

Hasil dari penelitian Peralihan hak asuh anak dalam Hukum Islam dan Hukum Perdata sama-sama mengutamakan kepentingan terbaik anak. Dalam Hukum Islam, ibu diprioritaskan dan hak asuh dapat beralih jika tidak layak atau meninggal. Dalam Hukum Perdata, pengalihan ditetapkan melalui putusan pengadilan berdasarkan penilaian objektif. Persamaan Keduanya mengutamakan kepentingan terbaik anak dan kelayakan pengasuh. Perbedaan Hukum Islam mengenal urutan prioritas keluarga, sedangkan Hukum Perdata bergantung pada penilaian hakim melalui putusan pengadilan. Putusan hakim dalam peralihan hak asuh anak didasarkan pada kepentingan terbaik anak. Dalam Hukum Islam, ibu diprioritaskan namun dapat digantikan jika tidak layak atau meninggal. Dalam Hukum Perdata, hakim menentukan pengasuh paling layak berdasarkan penilaian objektif demi perlindungan dan kesejahteraan anak.
Kata Kunci: Peralihan Hak Asuh Anak, Dualisme Hukum, Kepentingan Terbaik Anak, Kepastian Hukum.