Zulfikar, Muchlasin Eka (2026) PERLINDUNGAN HUKUM PEMILIK HAK ATAS TANAH YANG MUSNAH AKIBAT ABRASI (STUDI KASUS DI DESA BEDONO KECAMATAN SAYUNG KABUPATEN DEMAK). Undergraduate thesis, Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Text
Ilmu Hukum_30302200164_fullpdf.pdf
Restricted to Repository staff only

File Pdf (1MB)
Text
Ilmu Hukum_30302200164_pernyataan_publikasi.pdf
Restricted to Repository staff only

File Pdf (102kB)

Abstract

“Abrasi pantai yang terjadi di Desa Bedono, Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak, telah menyebabkan hilangnya sebagian besar wilayah daratan dan berdampak langsung pada kepemilikan hak atas tanah masyarakat. Kondisi ini menimbulkan persoalan hukum karena objek hak atas tanah secara fisik musnah, sedangkan sertifikat kepemilikan masih tercatat secara administratif. Studi ini memiliki tujuan untuk meneliti jenis-jenis perlindungan hukum yang diberikan kepada pemilik hak atas tanah yang rusak akibat abrasi, menemukan hambatan yang dihadapi pemerintah dan masyarakat dalam menyelesaikan masalah hukum tersebut, serta menganalisis status hukum kepemilikan tanah setelah abrasi berdasarkan peraturan perundang-undangan di Indonesia.
Studi ini melaksanakan pendekatan kualitatif dengan menggunakan metode hukum empiris. Informasi dikumpulkan melalui tinjauan pustaka terhadap undang-undang yang berkaitan, literatur hukum agraria, serta wawancara dan observasi lapangan di Desa Bedono, Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak. Analisis dilakukan secara deskriptif-kualitatif dengan menafsirkan data dalam bentuk narasi untuk menggambarkan hubungan antara fenomena abrasi, kebijakan pertanahan, dan pelaksanaan perlindungan hukum terhadap masyarakat terdampak.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa Perlindungan hukum bagi pemilik hak atas tanah yang musnah akibat abrasi diterapkan melalui melalui mekanisme preventif dan represif. Secara preventif, perlindungan diberikan melalui pengaturan hukum dan pendaftaran tanah, sedangkan secara represif melalui penghapusan hak, pemberian kompensasi, dan kebijakan sosial. Namun, perlindungan yang ada masih lebih menekankan aspek administratif dibandingkan keadilan substantif. Kendala utama meliputi kekosongan norma, keterbatasan data pertanahan, rendahnya pemahaman hukum masyarakat, dan lemahnya koordinasi antarinstansi. Oleh karena itu, dibutuhkan regulasi khusus dan kebijakan terpadu yang menjamin kepastian hukum sekaligus keadilan dan kemanfaatan bagi masyarakat pesisir terdampak abrasi.”

Kata Kunci: Kepemilikan, hak atas tanah, abrasi, tanah musnah, Desa Bedono, Demak.

Item Type: Thesis (Undergraduate)
Subjects: K Law > K Law (General)
Divisions: Fakultas Hukum > Mahasiswa FH - Skripsi Ilmu Hukum
Date Deposited: 22 Jun 2026 04:04
URI: https://repository.unissula.ac.id/id/eprint/45497

Actions (login required)

View Item
View Item