Kekerasan seksual nonfisik merupakan bentuk pelanggaran terhadap harkat dan martabat manusia yang kerap terabaikan dalam sistem hukum Indonesia. Fenomena seperti pelecehan verbal, isyarat seksual, dan kekerasan berbasis gender digital menunjukkan bahwa kekerasan tidak selalu melibatkan kontak fisik, namun tetap menimbulkan penderitaan psikis mendalam bagi korban. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kualifikasi yuridis tindak pidana kekerasan seksual nonfisik serta meninjau penerapan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) dalam memberikan perlindungan hukum yang efektif bagi korban.
Metode penelitian yang digunakan adalah metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis dengan pengumpulan data melalui studi kepustakaan, meliputi bahan hukum primer seperti UU TPKS dan KUHP, serta bahan sekunder berupa literatur dan jurnal hukum. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan menafsirkan norma hukum melalui teori asas hukum pidana dan perlindungan korban untuk menemukan kesesuaian antara norma ideal (das sollen) dan penerapannya (das sein).
Hasil penelitian menunjukkan bahwa kekerasan seksual nonfisik telah dikualifikasikan sebagai tindak pidana melalui Pasal 5 UU TPKS, namun pelaksanaannya menghadapi kendala normatif dan teknis. Rumusan pasal yang masih kabur dan sifatnya sebagai delik aduan menyebabkan banyak kasus tidak terselesaikan secara tuntas. Meskipun demikian, UU TPKS menjadi tonggak penting dalam memberikan dasar hukum perlindungan bagi korban, sekaligus menegaskan komitmen negara terhadap penegakan hukum yang berkeadilan dan berperspektif korban.
Kata Kunci: Kekerasan Seksual Nonfisik, Penegakan Hukum, UU TPKS, Perlindungan Korban, Analisis Yuridis.