ABDURROHMAN, MUHAMMAD (2026) ANALISIS YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TENAGA KERJA PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU (PKWT) AKIBAT PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA (STUDI PUTUSAN NOMOR 2/PDT.SUS-PHI/2024/PN SMG). Undergraduate thesis, Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

	Text Ilmu Hukum_30302200008_fullpdf.pdf Baca Disini (1MB) | Download (1MB)
	Text Ilmu Hukum_30302200008_pernyataan_publikasi.pdf Restricted to Registered users only Baca Disini (501kB) | Download (501kB)

Abstract

Perubahan Regulasi Melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja Beserta Peraturan Turunannya Juga Menimbulkan Dinamika Baru Dalam Perlindungan Hukum Tenaga Kerja. Salah Satu Contoh Konkret Adalah Perkara Yang Diputus Dalam Putusan Pengadilan Hubungan Industrial Nomor 2/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Smg Yang Melibatkan Pekerja PKWT Yang Mengalami pemutusan hubungan kerja Sepihak. Kondisi Tersebut Menjadi Dasar Penting Dilakukannya Penelitian Ini Guna Menganalisis Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja PKWT Akibat Pemutusan hubungan kerja .
Penelitian Ini Bertujuan Untuk Menganalisis Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja PKWT Akibat pemutusan hubungan kerja Secara Sepihak Berdasarkan Hukum Positif Di Indonesia, Mengetahui Bentuk Pertanggungjawaban Perusahaan Setelah Adanya Putusan Nomor 2/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Smg, Serta Mengidentifikasi Akibat Hukum Dari Putusan Tersebut Terhadap Pekerja PKWT.
Penelitian Ini Menggunakan Metode Yuridis Normatif Dengan Pendekatan Perundang-Undangan (Statute Approach) Dan Pendekatan Kasus (Case Approach). Spesifikasi Penelitian Bersifat Deskriptif-Analitis. Data Yang Digunakan Adalah Data Sekunder Berupa Bahan Hukum Primer, Sekunder, Dan Tersier Yang Diperoleh Melalui Studi Kepustakaan. Analisis Data Dilakukan Secara Kualitatif.Hasil Penelitian Menunjukkan Bahwa Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja PKWT Akibat pemutusan hubungan kerja Sepihak Secara Normatif Telah Diatur Dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Sebagaimana Telah Diubah Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja Serta Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021. Dalam Putusan Nomor 2/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Smg, Pengadilan Menegaskan Kewajiban Perusahaan Untuk Memenuhi Hak-Hak Pekerja Berupa Sisa Upah Masa Kontrak Dan Kompensasi Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan. Putusan Tersebut Mencerminkan Penerapan Prinsip Perlindungan Hukum Dan Keadilan Bagi Pekerja, Sekaligus Menegaskan Bahwa pemutusan hubungan kerja Tidak Dapat Dilakukan Secara Sepihak Tanpa Melalui Mekanisme Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial.
Penelitian Ini Memberikan Implikasi Bahwa Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja PKWT Secara Normatif Telah Memadai, Namun Dalam Praktiknya Masih Diperlukan Pengawasan Dan Penegakan Hukum Yang Lebih Tegas Untuk Mencegah Pelanggaran Oleh Pengusaha.

Kata Kunci: PKWT, Pemutusan hubungan kerja , Perlindungan Hukum, Hubungan Industrial.

Dosen Pembimbing:	Mashdurohatun, Anis | UNSPECIFIED
Item Type:	Thesis (Undergraduate)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Fakultas Hukum Fakultas Hukum > Mahasiswa FH - Skripsi Ilmu Hukum
Depositing User:	Pustakawan 1 UNISSULA
Date Deposited:	08 Apr 2026 01:40
URI:	https://repository.unissula.ac.id/id/eprint/45429

Actions (login required)

View Item