Yudistira, Wiyu Ghaniy Allathif (2026) ANALISIS YURIDIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 90/PUU-XXI/2023 TERKAIT BATAS UMUR CALON PRESIDEN DAN CALON WAKIL PRESIDEN. Undergraduate thesis, Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

	Text Ilmu Hukum_30302100458_fullpdf.pdf Baca Disini (1MB) | Download (1MB)
	Text Ilmu Hukum_30302100458_pernyataan_publikasi.pdf Restricted to Registered users only Baca Disini (737kB) | Download (737kB)

Abstract

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 lalu sempat menimbulkan kontroversial dimata masyarakat. Putusan ini bagi beberapa ahli merupakan bentuk kemunduran demokrasi, bahkan pada saat itu banyak sekali aksi dan demonstrasi diberbagai wilayah Indonesia. Akibat putusan ini, wakil presiden Gibran Rakabuming beserta pasangan yang pada saat itu menjadi peserta pemilihan presiden dan wakil presiden nomor urut 02 berhasil lolos untuk mengikuti kontestasi politik dan berakhir dengan kemenangan. Meskipun tidak cukup umur, akan tetapi adanya klausul pernah menjadi kepala daerah membuat Gibran Rakabuming mampu lolos, dan ini menimbulkan berbagi persepsi seperti Mahkamah Konstitusi telah kehilangan integritasnya.
Skripsi ini mencoba melihat secara objektif terkait kemunculan hukum baru akibat dinamika politik yang ada, karena pada dasarnya hukum merupakan produk dari politik, disisilain marwah demokrasi perlu dijaga integritasnya termasuk Lembaga tertinggi yang memiliki salah satu fungsi menguji Undang-Undang yakni Mahkamah Konstitusi. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 sifatnya final dan mengikat, tetapi cukup menciderai demokrasi dan yang paling dirugikan ialah masyarakat luas dikarenakan akibat putusan tersebut nuansa dinasti politik semakin kental di Indonesia. Ini merupakan bentuk penyelewengan terhadap cita-cita reformasi yang salah satunya menghapus KKN (Korupsi, Kolusi, Nepotisme). Oleh karena itu, melalui sudut pandang dissenting opinion terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU- XXI/2023 terkait batasan umur presiden dan wakil presiden akan membuat kita menjadikan nalar semakin kritis.
Kata Kunci: Putusan Mahkamah Konstitusi, Demokrasi, Persyaratan Batas Um

Dosen Pembimbing:	Darmadi, Nanang Sri | UNSPECIFIED
Item Type:	Thesis (Undergraduate)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Fakultas Hukum Fakultas Hukum > Mahasiswa FH - Skripsi Ilmu Hukum
Depositing User:	Pustakawan 1 UNISSULA
Date Deposited:	07 Apr 2026 08:39
URI:	https://repository.unissula.ac.id/id/eprint/45424

Actions (login required)

View Item