Penelitian ini menganalisis pembatalan pernikahan akibat penipuan identitas dalam perspektif hukum positif dan hukum Islam, dengan menggunakan teori maslahah mursalah sebagai pisau analisis utama. Maraknya pemalsuan identitas dalam pernikahan tidak hanya menimbulkan cacat kehendak, tetapi juga mengancam keabsahan akad dan perlindungan hukum bagi pihak yang dirugikan. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dasar hukum pembatalan nikah akibat penipuan identitas serta menganalisis pertimbangan hakim dalam mewujudkan keadilan substantif melalui kacamata maslahah mursalah. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perbandingan (komparatif) antara hukum positif dan hukum Islam. Bahan hukum primer diperoleh dari peraturan perundang-undangan dan Kompilasi Hukum Islam, serta dianalisis melalui studi putusan Pengadilan Agama Nomor 1331/Pdt.G/2023/PA.Pbg dan Nomor 1589/Pdt.G/2025/PA.Kdl. Hasil penelitian menunjukkan dua temuan utama. Pertama, pemalsuan identitas (seperti akta cerai dan surat kematian palsu) terbukti memenuhi unsur cacat kehendak (wilsgebreken) khususnya penipuan (bedrog) dan kekeliruan esensial (dwaling) sehingga menjadi dasar sah pembatalan pernikahan dalam kedua putusan yang dikaji. Kedua, pertimbangan hakim dalam memutus pembatalan tidak hanya berlandaskan hukum positif Pasal 22 UU Pernikahan dan KHI, tetapi juga secara implisit menerapkan prinsip maslahah mursalah. Hal ini terlihat dari upaya hakim untuk melindungi hak pihak yang dirugikan serta mencegah kemudaratan yang lebih besar, seperti ketidakjelasan status hukum dan rusaknya tatanan keluarga. Penelitian ini menyimpulkan bahwa maslahah mursalah berperan penting sebagai landasan etik dan normatif dalam mewujudkan keadilan substantif pada perkara pembatalan pernikahan akibat penipuan identitas. Kontribusi teoritis penelitian ini adalah mengintegrasikan konsep wilsgebreken dari hukum perdata dengan doktrin tadlīs dan maslahah mursalah dalam hukum Islam untuk memperkuat argumentasi yuridis dalam pembatalan nikah.
Kata kunci: pembatalan pernikahan, penipuan identitas, maslahah mursalah, hukum per Islam, keadilan substantif