Demonstrasi merupakan perwujudan hak konstitusional warga negara dalam menyampaikan pendapat di muka umum sebagaimana dijamin dalam Pasal 28 UUD NRI 1945 dan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum. Namun dalam praktiknya, tidak jarang demonstrasi berkembang menjadi tindakan anarkis yang menimbulkan kerusakan fasilitas umum, kerugian harta benda, serta korban luka bahkan jiwa. Kondisi tersebut menimbulkan persoalan hukum mengenai pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku demonstrasi anarkis. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor penyebab terjadinya demonstrasi anarkis serta menganalisis bentuk pertanggungjawaban pidana yang dapat dikenakan kepada pelaku menurut hukum di Indonesia.
Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis normatif dengan pendekatan deskriptif-analitis. Data yang digunakan berupa data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang diperoleh melalui studi kepustakaan dan dianalisis secara kualitatif.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa demonstrasi anarkis dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain ketidakpuasan terhadap kebijakan pemerintah, provokasi, lemahnya pengendalian massa, serta kurangnya kesadaran hukum peserta aksi. Bentuk pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku demonstrasi anarkis didasarkan pada sistem pertanggungjawaban pidana individual sebagaimana dianut dalam KUHP, dengan mensyaratkan adanya unsur perbuatan pidana, kesalahan (dolus atau culpa), kemampuan bertanggung jawab, dan tidak adanya alasan pemaaf. Penegakan hukum terhadap demonstrasi anarkis harus tetap memperhatikan asas legalitas, proporsionalitas, serta perlindungan hak asasi manusia agar tercapai keseimbangan antara penegakan hukum dan perlindungan kebebasan berpendapat.
Kata kunci: Pertanggungjawaban pidana, demonstrasi anarkis, hukum pidana, kebebasan berpendapat, penegakan hukum.