Penelitian ini dilatarbelakangi oleh masih banyaknya praktik pengalihan hak atas tanah yang dilakukan melalui akta di bawah tangan, yang dalam praktiknya kerap menimbulkan sengketa karena tidak memenuhi ketentuan formil dalam sistem pendaftaran tanah di Indonesia. Masyarakat sering memilih cara tersebut karena dianggap lebih sederhana dan murah, namun berimplikasi pada lemahnya kekuatan pembuktian dan tidak terpenuhinya unsur kepastian hukum. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan mengenai bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap hak atas tanah dalam sengketa yang timbul akibat pengalihan melalui akta di bawah tangan.
Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Bahan hukum yang digunakan meliputi peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, serta literatur hukum yang relevan. Data dianalisis secara kualitatif untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai kedudukan hukum akta di bawah tangan dan bentuk perlindungan hukum dalam sengketa pertanahan.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengalihan hak atas tanah melalui akta di bawah tangan secara perdata dapat dianggap sah apabila memenuhi syarat sahnya perjanjian, namun tidak memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan tidak dapat langsung digunakan sebagai dasar pendaftaran peralihan hak. Perlindungan hukum terhadap hak atas tanah dapat diberikan melalui upaya preventif seperti kewajiban pembuatan akta autentik dan pendaftaran tanah, serta upaya represif melalui penyelesaian sengketa di pengadilan maupun alternatif penyelesaian sengketa.
Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Hak Atas Tanah, Sengketa Pertanahan,