Sifat wajib untuk rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial ini seharusnya menjadi landasan yang penting bagi hakim untuk mengambil tindakan dalam memutus perkara terhadap korban dan penyalahgunaan narkotika. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis regulasi sanksi tindakan rehabilitasi terhadap pecandu narkotika di Indonesia, mengetahui dan menganalisis konsep ideal penegakan hukum terhadap pecandu narkotika berbasis nilai keadilan.
Penelitian hukum ini, menggunakan metode penelitian hukum empiris. Penelitian yuridis empiris, yaitu penelitian hukum dengan menggunakan asas dan prinsip hukum dalam meninjau, melihat, dan menganalisa masalah-masalah, dalam penelitian, selain itu meninjau pelaksanaan hukum dalam praktik.
Regulasi rehabilitasi bagi pecandu sebenarnya telah diatur dalam UU No. 35 Tahun 2009 melalui Pasal 54, 55, dan 103, serta didukung mekanisme asesmen dan wajib lapor, namun implementasinya belum efektif karena praktik peradilan masih mengutamakan pemidanaan. Sistem double track yang memungkinkan rehabilitasi sebagai tindakan alternatif sering terabaikan akibat multitafsir Pasal 112 dan 127 serta dominannya pendekatan represif aparat penegak hukum. Pecandu yang seharusnya dipandang sebagai pasien tetap rentan dikriminalisasi karena lemahnya penyaringan medis awal, buruknya koordinasi antar lembaga, dan tidak optimalnya fasilitas rehabilitasi, terutama di lembaga pemasyarakatan. Perbandingan dengan Belanda dan Portugal menunjukkan bahwa pendekatan berbasis kesehatan publik lebih berhasil, di mana pengguna tidak dipidana, tetapi langsung diarahkan ke layanan pemulihan dan hanya pengedar yang menjadi fokus penindakan. Ketertinggalan Indonesia dalam menerapkan paradigma ini disebabkan oleh budaya pemidanaan yang kuat dan pemahaman publik yang keliru bahwa penjara adalah solusi, sehingga prinsip keadilan substantif bagi pecandu belum terwujud.
Kata Kunci: Rehabilitasi; Narkotika; Pecandu.