APRILLIANTIN, WINDY (2025) MEDIASI PENAL PADA TINDAK PIDANA PENYEROBOTAN TANAH (STUDI PUTUSAN NOMOR 438/PDT.G/2021/PN.JKT.UTR). Masters thesis, Universitas Islam Sultan Agung.

	Text Magister Ilmu Hukum_20302400560_fullpdf.pdf Baca Disini (1MB) | Download (1MB)
	Text Magister Ilmu Hukum_20302400560_pernyataan_publikasi.pdf Restricted to Registered users only Baca Disini (97kB) | Download (97kB)

Abstract

Tanah memiliki nilai ekonomis tinggi, tingginya nilai ekonomis tanah menjadi penyebab tanah selalu menjadi objek dalam tindak pidana penyerobotan. Tindak pidana pnyerobotan tanah yang diselesaikan melalui jalur peradilan memiliki konsekuensi waktu proses hukum yang lama, biaya yang tinggi, serta ketiadaan jaminan bahwa korban penyerobotan tanah akan mendapatkan hak milik atas tanahnya kembali. Mediasi penal menjadi alternatif baru dalam penyelesaian sengketa penyerobotan tanah secara efesien dan optimal, namun mediasi penal dalam kasus peyerobotan tanah belum berjalan optimal, khsusnya di Kota Cirebon. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan regulasi mediasi penal dalam pidana penyerobotan tanah saat ini. Untuk mengetahui dan menganalisis kelemahan dan Solusi dalam persoalan regulasi mediasi penal dalam pidana penyerobotan tanah.
Penelitian ini merupakan suatu penelitian yang yuridis sosiologis, sehingga penelitian ini diharapkan dapat menghasilakn suatu deskriptif mengenai nilai-nilai keadilan untuk kepentingan masyarakat secara umum dan cara pelaksanaan penal sebagai alternatif penyelesaian kasus penyerobotan tana, penelitian tesis ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis.
Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dapat diketahui bahwa mediasi dalam kasus pnyerobotan tanah tidak diatur dalam Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana, namun secara khusus diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2013 Tentang Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, dan Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Penanganan Dan Penyelesaian Kasus Pertanahan. Sekalipun telah diatur, namun mediasi dalam penyelesaian kasus penyerobotan tanah belum optimal dilakukan di masyarakat. Hal ini ditunjukan dengan sebagian masyarakat menyelseaikan sengketa penyerobotan tanah melalui jalur peradilan pidana.

Kata Kunci: (Mediasi, Tanah, Penyerobotan, Penal)

Dosen Pembimbing:	Arpangi, Arpangi | UNSPECIFIED
Item Type:	Thesis (Masters)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Fakultas Hukum Pascasarjana > Mahasiswa Pascasarjana - Tesis Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum > Mahasiswa Pascasarjana - Tesis Magister Ilmu Hukum
Depositing User:	Pustakawan 4 UNISSULA
Date Deposited:	22 Jan 2026 02:19
URI:	https://repository.unissula.ac.id/id/eprint/44878

Actions (login required)

View Item